Dalam geopolitik Laut China Selatan, Indonesia menghadapi dilema mendasar antara kedaulatan hukum dan realpolitik. Meski memiliki posisi hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS, Jakarta kerap terjebak dalam pola respons operasional militer dan penjaga pantai, sementara strategi diplomasi hukumnya terlihat gamang dan reaktif. Etika politik luar negeri yang berlandaskan martabat hukum internasional menuntut lebih dari sekadar kehadiran kapal; ia menuntut keberanian untuk mengonversi hak hukum menjadi kekuatan politik yang ofensif di fora multilateral.
Dilema Diplomasi Hukum: Antara Prinsip dan Pragmatisme
Sebagai negara pihak UNCLOS, Indonesia sejatinya memegang kartu hukum terkuat untuk menolak klaim sepihak China yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Namun, diplomasi Jakarta di kawasan kerap terjebak dalam paradigma bilateral yang asimetris dengan Beijing, sebuah pendekatan yang berisiko mengikis prinsip rule of law itu sendiri. Keengganan untuk secara sistematis membangun koalisi hukum dengan negara-negara ASEAN korban lainnya, seperti Filipina dan Vietnam, justru melemahkan front kolektif dalam menghadapi norma yang dipaksakan melalui kekuatan. Dalam konteks ini, etika hukum internasional tidak hanya berbicara tentang apa yang benar, tetapi juga tentang konsistensi dan keberanian untuk memperjuangkannya.
- Prinsip Hukum: UNCLOS sebagai konstitusi laut jelas memberikan hak Indonesia atas ZEE di sekitar Natuna.
- Pelanggaran Normatif: Aktivitas militer dan klaim historis China yang tidak berdasar secara hukum melanggar Pasal 56 dan 57 UNCLOS tentang hak berdaulat negara pantai.
- Kegagalan Strategis: Ketergantungan pada pendekatan keamanan maritim tanpa diplomasi hukum yang ofensif membuat Indonesia terjebak dalam permainan reaktif China.
Mengubah Kekuatan Hukum Menuju Kekuatan Politik yang Nyata
Diplomasi hukum yang efektif bukan sekadar mengutip pasal-pasal, melainkan mentransformasikan norma tersebut menjadi tekanan politik yang nyata. Indonesia perlu belajar dari pendekatan Filipina yang membawa sengketa ke meja arbitrase internasional, meski keputusan itu kemudian diabaikan. Pilihan forum-strategis menjadi krusial:
- Memperkuat posisi di ASEAN untuk menerapkan Code of Conduct (COC) yang benar-benar berbasis hukum, bukan kompromi politik.
- Aktif menggalang dukungan negara-negara di luar kawasan yang berkepentingan pada kebebasan navigasi dan hukum internasional.
- Menggunakan platform seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secara konsisten menegaskan penolakan terhadap klaim yang melanggar UNCLOS, menjadikannya isu normatif global, bukan sekadar sengketa regional.
Tanpa transformasi ini, kekuatan laut Indonesia di Natuna hanya akan menjadi simbol belaka, tanpa mampu membangun norma atau preseden hukum yang melindungi kedaulatan dalam jangka panjang. Diplomasi yang menghormati martabat hukum harus berani mengambil risiko politik untuk membela prinsip.
Lantas, pertanyaan etis yang paling menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: sampai kapan Indonesia akan membiarkan realitas kekuatan (power) mengalahkan otoritas hukum (authority) di laut sendiri? Ketika sebuah negara dengan pondasi hukum yang kuat memilih diam atau berkompromi pada pelanggaran norma di wilayahnya, bukankah ia secara tidak langsung melegitimasi hukum rimba dan mengikis fondasi hukum internasional yang seharusnya dilindungi? Menjaga kawasan yang stabil dan berlandaskan hukum bukan hanya tugas operasional Angkatan Laut, tetapi lebih merupakan imperatif moral bagi seluruh arsitek diplomasi dan hukum Indonesia.
