Deklarasi diplomatik Indonesia di forum global tentang penghormatan terhadap Regulasi Internasional terkait Etika Perang menghadapi ujian legitimasi yang telak di dalam negeri. Bahaya sesungguhnya bukan terletak pada ancaman eksternal, melainkan pada degradasi martabat hukum akibat vacuum normatif yang sengaja atau tidak sengaja dipelihara. Kesenjangan antara ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dengan ketiadaan kerangka hukum operasional nasional yang substantif telah menciptakan jurang implementasi. Dalam jurang itulah, prinsip-prinsip fundamental hukum humaniter internasional—pembedaan, proporsionalitas, dan tindakan pencegahan—berisiko tereduksi menjadi retorika kosong, tanpa daya paksa dan mekanisme akuntabilitas yang jelas dalam operasi militer Indonesia.
Vakum Hukum Nasional: Pengkhianatan Terhadap Semangat Ratifikasi
Ratifikasi suatu konvensi internasional bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kewajiban negara untuk melakukan transformasi normatif. Fakta bahwa Indonesia hanya berhenti pada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanpa mengintegrasikan secara substantif instrumen seperti Protokol Tambahan 1977, merupakan bentuk kelalaian hukum yang serius. Protokol tersebut sangat relevan untuk konflik bersenjata non-internasional yang justru menjadi konteks operasi militer Indonesia di dalam negeri. Ketiadaan undang-undang khusus telah melahirkan fragmentasi berbahaya dalam sistem pertahanan, yang berimplikasi pada:
- Doktrin dan Pelatihan yang Parsial: Ketidakjelasan mandat hukum untuk pelatihan berkelanjutan berbasis Etika Perang menghasilkan pemahaman yang dangkal terhadap prinsip military necessity, distinction, dan proportionality di lapangan.
- Mekanisme Akuntabilitas yang Rapuh: Lemahnya sistem pengawasan dan penyelidikan independen untuk dugaan pelanggaran hukum humaniter dalam operasi kontra-insurjensi atau penegakan hukum bersenjata.
- Ketidakpastian Hukum bagi Prajurit: Prajurit berada dalam situasi ambigu, tanpa pedoman operasional yang jelas dari Regulasi Internasional, sehingga rentan terjerat pelanggaran yang sebenarnya dapat dicegah oleh negara.
Kondisi ini bukan sekadar cacat administratif, melainkan pengingkaran terhadap jiwa Konvensi Jenewa yang telah diratifikasi. Negara gagal memenuhi kewajiban fundamentalnya untuk menjamin penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 bersama Konvensi Jenewa 1949.
Implikasi Etis: Negara Hukum yang Merongrong Legitimasi Moralnya Sendiri
Keterlambatan adaptasi hukum ini melampaui persoalan teknis dan menyerang jantung legitimasi moral negara hukum. Dalam konflik kontemporer yang kabur batasnya, ketiadaan pedoman operasional yang jelas berdasarkan prinsip Etika Perang secara eksponensial meningkatkan risiko pelanggaran berat HAM dan kejahatan perang. Setiap operasi militer yang diluncurkan tanpa dasar hukum humaniter yang kokoh, secara intrinsik, telah membawa cacat legitimasi. Negara dengan demikian melakukan self-sabotage normatif: mengkampanyekan perdamaian dan hukum internasional di luar negeri, sementara di dalam negeri membiarkan kerangka hukum yang rentan mengabaikan prinsip-prinsip yang sama.
Implikasinya bersifat konstitusional dan filosofis. Ketika vacuum hukum dibiarkan, yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa warga sipil, tetapi juga integritas Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta komitmen Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Martabat hukum sebuah bangsa diuji justru dalam situasi perang atau konflik bersenjata, di mana godaan untuk mengesampingkan etika seringkali paling besar.
Pertanyaan kritis yang harus menggugah para aktivis hukum dan pembentuk kebijakan adalah: apakah Indonesia akan terus memainkan peran sebagai Dr. Jekyll dan Mr. Hyde di panggung hukum internasional—promotor Etika Perang di Geneva namun pasif dalam transformasi normatif di Jakarta? Dan, hingga titik mana kita rela membiarkan kedaulatan hukum nasional dikalahkan oleh kelambanan kita sendiri dalam mengisi vacuum berbahaya yang mengancam nyawa dan martabat kemanusiaan? Waktunya untuk berpindah dari retorika ratifikasi menuju aksi konkret harmonisasi hukum, sebelum satu lagi nyawa sipil menjadi korban dari ketidaksiapan normatif kita.
