Putusan banding Pengadilan Militer Tinggi yang meringankan hukuman dan membatalkan pemecatan oknum TNI penganiaya Andrie Yunus bukan sekadar vonis bagi para pelaku, melainkan vonis terhadap integritas peradilan militer Indonesia. Keputusan ini mengabaikan sifat kejahatan yang terencana dan motivasi balas dendam institusional, sehingga mengirim pesan keliru bahwa kekerasan oleh aparat terhadap warga sipil dapat ditoleransi oleh sistem hukum internal. Dalam perspektif etika perang dan martabat hukum, penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional. Krisis keadilan ini menunjukkan bahwa Peradilan Militer masih berjalan dalam logika korps, di mana solidaritas internal sering kali mengalahkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan korban. Bagi Aktivis hukum, putusan ini menjadi bukti nyata betapa Impunitas masih menjadi momok dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika aparat keamanan menjadi pelaku.
Logika Korps vs. Keadilan Substantif: Analisis Hukum atas Putusan Banding
Putusan banding yang meringankan hukuman dan membatalkan pemecatan mencerminkan bahwa peradilan militer masih beroperasi dalam kerangka solidaritas korps yang mengabaikan rasa keadilan korban. Dalam konteks hukum militer, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur bahwa setiap pelanggaran berat yang merusak kepercayaan publik harus dijatuhi sanksi tegas, termasuk pemecatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa norma-norma tersebut kerap diabaikan demi menjaga citra institusi. Berikut adalah beberapa pelanggaran etika hukum dan norma yang teridentifikasi dalam kasus ini:
- Pelanggaran terhadap KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer): Pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat, seharusnya dijatuhi hukuman maksimal, bukan dikurangi dalam banding.
- Pelanggaran terhadap Prinsip Akuntabilitas: Putusan banding yang membatalkan pemecatan menghilangkan efek jera dan memperkuat budaya impunitas di kalangan aparat.
- Pelanggaran terhadap Hak Korban: Dalam hukum internasional, khususnya Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation, korban berhak atas keadilan, ganti rugi, dan jaminan non-repetisi. Putusan ini justru mengabaikan hak-hak tersebut.
Para aktivis hukum menilai bahwa logika korps yang mendasari putusan ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan Reformasi Hukum yang terus diperjuangkan. Peradilan militer seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan disiplin dan martabat militer, bukan sebagai alat untuk melindungi pelaku. Keadilan substantif menuntut agar setiap putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal, tetapi juga dampak sosial dan hak korban yang terabaikan.
Regresi Reformasi Sektor Keamanan: Implikasi bagi Supremasi Hukum
Pencabutan sanksi pemecatan dalam putusan banding merupakan regresi serius dalam upaya reformasi hukum dan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sanksi pemecatan seharusnya menjadi konsekuensi logis dari pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparat, karena hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional yang dijamin oleh Undang-Undang TNI. Dalam konteks etika perang, tindakan penganiayaan terhadap warga sipil tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga melanggar prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional. Ketika peradilan militer justru melindungi pelaku, maka kepercayaan publik terhadap supremasi hukum semakin terkikis.
Implikasi dari putusan ini sangat luas: pertama, memperkuat budaya impunitas di kalangan aparat yang dapat memicu pelanggaran serupa di masa depan. Kedua, melemahkan upaya reformasi sektor keamanan yang selama ini didorong oleh masyarakat sipil dan organisasi internasional. Ketiga, mengirim sinyal bahwa sistem hukum Indonesia belum mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan oleh aparat. Bagi Aktivis hukum, kasus ini menjadi pengingat bahwa reformasi peradilan militer tidak bisa hanya bersifat kosmetik, melainkan harus menyentuh akar masalah yaitu budaya korps dan ketiadaan mekanisme pengawasan eksternal yang efektif.
Di tengah krisis keadilan yang terkuak, pertanyaan etis yang menggugah adalah: apakah peradilan militer masih layak menjadi wadah untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggotanya sendiri? Ataukah sudah saatnya Indonesia mengambil langkah berani dengan mengalihkan kasus-kasus seperti ini ke peradilan umum yang lebih independen dan transparan? Reformasi Hukum tidak akan pernah tercapai jika solidaritas korps terus diutamakan di atas prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan.
