Desakan untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 kembali menggema di tengah posisi Indonesia sebagai negara transit utama bagi para pengungsi dari Myanmar, Afghanistan, dan Timur Tengah. Tanpa instrumen hukum yang mengikat, perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia masih bersifat parsial dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Para aktivis hukum menilai bahwa ketiadaan kerangka hukum yang jelas telah menciptakan ruang terjadinya penahanan sewenang-wenang dan hambatan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan layak.
Praktik penahanan yang kerap dialami pengungsi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan pelanggaran terhadap martabat manusia yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Lebih jauh, dalam perspektif etika perang, negara memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan suaka bagi mereka yang melarikan diri dari kejahatan perang dan kekerasan sistematis. Dengan kata lain, ratifikasi Konvensi 1951 bukanlah pilihan politis semata, melainkan keharusan etis yang berkelindan dengan komitmen Indonesia terhadap tatanan hukum internasional.
Ratifikasi Sebagai Fondasi Perlindungan Hukum yang Tidak Ambigu
Tanpa ratifikasi, status hukum pengungsi di Indonesia menjadi kabur dan sering kali diposisikan sebagai 'masalah imigrasi' semata. Padahal, mereka adalah korban dari situasi konflik yang tidak boleh disamakan dengan migran ekonomi. Ratifikasi Konvensi 1951 akan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban pengungsi, termasuk prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan paksa ke negara yang mengancam keselamatan mereka.
Keuntungan lain dari ratifikasi adalah terciptanya instrumen hukum yang harmonis antara peraturan nasional dan standar internasional. Beberapa prinsip penting yang perlu diadopsi dalam kerangka hukum nasional antara lain:
- Prinsip non-refoulement sebagai norma kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.
- Hak atas kebebasan bergerak yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.
- Akses terhadap pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan yang setara dengan warga negara.
- Proses penentuan status pengungsi yang independen dan tidak diskriminatif.
Tanpa klausul-klausul tersebut, Indonesia dinilai belum memiliki fondasi hukum yang memadai untuk melindungi puluhan ribu pengungsi yang saat ini berada di berbagai wilayah. Lebih dari itu, ratifikasi juga akan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional sebagai negara yang menghormati hukum humaniter dan hak asasi manusia.
Dimensi Etika Perang dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban
Etika perang tidak hanya membahas keabsahan penggunaan kekuatan, tetapi juga kewajiban moral negara-negara netral untuk memberikan perlindungan kepada korban. Sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga sipil yang menjadi korban perang. Pengungsi adalah kelompok yang paling rentan terdampak konflik bersenjata, dan pengabaian terhadap hak-hak mereka di negara transit merupakan pengkhianatan terhadap prinsip kemanusiaan itu sendiri.
Dalam konteks ini, Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal etis untuk memimpin gerakan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara. Namun, tanpa langkah konkret meratifikasi Konvensi 1951, sikap tersebut akan dinilai ambigu dan berpotensi melanggar kewajiban hukum tertulis yang diakui secara universal. Desakan ini juga didukung oleh berbagai organisasi internasional seperti UNHCR yang siap membantu Indonesia dalam membangun sistem suaka yang adil dan manusiawi.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perlu, melainkan sampai kapan Indonesia menunda komitmen kemanusiaannya. Apakah kita masih akan terjebak dalam eufemisme 'negara transit' sementara di tanah sendiri, ribuan pengungsi hidup dalam ketidakpastian hukum dan ancaman nyata terhadap keselamatan mereka? Meratifikasi Konvensi 1951 adalah ujian nyata atas komitmen Indonesia terhadap martabat hukum dan rasa kemanusiaan di tengah gejolak konflik yang tak kunjung usai di berbagai belahan dunia.
