Penetapan tersangka terhadap mantan Jaksa Penuntut Umum Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung bukan sekadar kasus hukum biasa. Ini merupakan ujian normatif pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya terhadap prinsip dasar equality before the law dan konsistensi politik-hukum yang menjadi janji kampanye. Di tengah euforia transisi kekuasaan, momentum ini menguji apakah supremasi hukum akan ditegakkan secara steril dari kepentingan politik, ataukah justru dikorbankan demi stabilitas koalisi jangka pendek. Bagi aktivis hukum, kasus ini adalah barometer nyata dari martabat penegakan hukum di era baru.
Ujian Equality Before the Law: Dari Retorika ke Realitas Normatif
Prinsip equality before the law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan menjadi inti dari negara hukum, kini menghadapi ujian praktek di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Persoalannya bukan hanya pada apakah tersangka akan diadili, tetapi pada bagaimana proses hukum itu dijalankan. Analisis kritis memandang bahwa ujian sebenarnya terletak pada kemampuan negara menjaga independensi absolut aparat penegak hukum dari segala bentuk intervensi, baik yang bersifat protektif maupun yang bermotif kriminalisasi politik. Kegagalan pada titik ini akan menjadikan penegakan hukum sebagai:
- Alat politik sementara yang legitimasinya bergantung pada konfigurasi kekuasaan.
- Retorika kosong yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
- Preseden buruk yang melemahkan agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi secara struktural.
Oleh karena itu, konsistensi hukum pemerintahan ini diukur dari keberaniannya menjamin proses yang objektif, transparan, dan sepenuhnya berbasis alat bukti, serta menghindari trial by media yang justru merusak integritas proses peradilan.
Momentum Reformasi Kelembagaan: Membangun Martabat Hukum yang Berkelanjutan
Di balik narasi ujian konsistensi, terdapat dimensi etika pemerintahan yang lebih dalam. Pemerintahan Prabowo sesungguhnya memiliki peluang strategis untuk menggunakan momentum ini bukan sekadar untuk ‘menindak’, melainkan untuk membangun martabat hukum yang berkelanjutan. Pendekatan etis memandang bahwa negara hukum yang kuat adalah negara yang berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kelembagaan penegak hukum itu sendiri. Momentum kasus ini harus dimanfaatkan untuk:
- Penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Kejaksaan dan Kepolisian, mengacu pada standar integritas yang ketat.
- Pembangunan mekanisme akuntabilitas publik yang memastikan setiap proses hukum dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, bukan politis.
- Penegakan prinsip due process of law sebagai benteng terhadap konflik antar-lembaga yang justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Tanpa fondasi kelembagaan yang kuat dan berintegritas, setiap penegakan hukum berisiko jatuh menjadi instrumen populis yang bersifat sementara, tidak membangun budaya hukum, dan pada akhirnya mengulangi siklus diskreditasi terhadap institusi penegak hukum.
Pertanyaan etis terbesar yang harus dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan adalah: Apakah mereka memiliki keberanian normatif untuk menempatkan hukum di atas segala kepentingan, termasuk kepentingan koalisi dan loyalitas politik, demi membangun legasi negara hukum yang sesungguhnya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan kredibilitas agenda reformasi hukum mereka, tetapi juga akan menjadi warisan konstitusional yang menentukan apakah prinsip equality before the law tetap menjadi jiwa dari Republik ini, atau hanya sekadar pajangan dalam buku-buku teks hukum. Bagi para aktivis hukum, ini adalah momen untuk tetap kritis, mengawal proses, dan memastikan bahwa martabat hukum tidak dikorbankan di altar konsolidasi politik.
