Setiap operasi militer di Papua yang tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas hukum justru memperkuat siklus impunitas dan melanggengkan pelanggaran HAM berat. Laporan demi laporan yang mencuat—mulai dari penembakan di luar proses hukum hingga penyiksaan—bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga pukulan telak terhadap legitimasi negara dan martabat hukum. Dalam kerangka etika perang dan hukum humaniter internasional, tindakan represif tanpa pengawasan independen merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang wajib dipertanggungjawabkan.
Pelanggaran HAM dan Norma Hukum Internasional yang Terkoyak
Operasi keamanan yang berulang di Papua seringkali mengabaikan prinsip proporsionalitas dan kewajiban membedakan antara kombatan dan warga sipil. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar Konvensi Jenewa, tetapi juga UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berikut norma yang paling sering dilanggar:
- Hak untuk hidup (Pasal 6 Kovenan Sipil dan Politik): Setiap kematian akibat operasi militer harus diselidiki secara transparan.
- Larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7 Kovenan Sipil dan Politik): Praktik penyiksaan dalam interogasi masih kerap terjadi tanpa sanksi.
- Asas praduga tak bersalah dan peradilan yang adil (Pasal 14 Kovenan Sipil dan Politik): Proses hukum terhadap tersangka seringkali diabaikan demi kecepatan operasi.
- Prinsip proporsionalitas dalam konflik (Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa): Serangan yang tidak membedakan sasaran sipil adalah pelanggaran serius.
Tidak adanya penegakan hukum terhadap pelaku di tubuh aparat menciptakan budaya impunitas yang sistematis. Setiap insiden yang tidak diusut tuntas menjadi preseden buruk bagi supremasi hukum di Indonesia.
Jalan Keluar: Dialog dan Keadilan Transisional
Untuk memutus siklus kekerasan, transisi dari pendekatan keamanan semata menuju dialog politik yang inklusif dan penegakan hukum independen mutlak diperlukan. Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-kasus berat di Papua dapat menjadi sinyal bahwa negara serius mengakhiri impunitas. Namun, lembaga peradilan saja tidak cukup tanpa komitmen politik pada keadilan transisional yang mencakup:
- Pengungkapan kebenaran: melalui komisi independen yang mendokumentasikan semua pelanggaran.
- Reparasi bagi korban: pemulihan fisik, psikis, dan sosial-ekonomi.
- Reformasi sektor keamanan: pelatihan HAM dan pengawasan sipil yang ketat.
- Dialog politik: membuka ruang bagi perwakilan masyarakat Papua untuk menyuarakan aspirasi tanpa kekerasan.
Tanpa keberanian mengakui akar persoalan struktural dan sejarah, operasi militer akan terus dipersepsikan sebagai alat penundukan, bukan pemelihara keamanan. Pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum: Apakah kita rela membiarkan martabat hukum terus dikorbankan di atas nama stabilitas? Ataukah saatnya hukum menjadi panglima, bukan senjata?
