Proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang ditopang oleh aparat keamanan di wilayah-wilayah konflik atau rawan konflik kini menghadapi tuntutan uji normatif baru yang lebih tajam. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) melalui penggusuran paksa, perampasan tanah, dan perusakan sumber penghidupan masyarakat adat tidak lagi bisa dibiarkan hanya berkutat di ranah sengketa perdata atau hukum administratif. Para ahli mulai mendesak perlunya analisis dampak melalui lensa hukum humaniter internasional, mengangkatnya menjadi persoalan HAM yang beririsan langsung dengan etika perang dan kriminalitas internasional. Perpindahan paradigma ini menempatkan negara dan korporasi pelaksana proyek strategis nasional di bawah terang sorotan kewajiban yang lebih berat dan lebih berbahaya untuk diabaikan.
Dari Kewajiban Administratif ke Tanggung Jawab Pidana Internasional
Pendekatan hukum humaniter membawa konsekuensi hukum yang jauh lebih dalam bagi pelaksanaan proyek yang melibatkan atau berdampingan dengan operasi militer. Tindakan seperti penggusuran paksa yang dikawal aparat bersenjata, yang menghancurkan mata pencaharian komunitas, dapat ditafsirkan melanggar prinsip-prinsip inti dalam konflik bersenjata. Norma-norma hukum humaniter yang relevan dalam konteks ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
- Larangan penghancuran harta benda yang tidak diperlukan secara mutlak oleh kebutuhan militer, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya.
- Perlindungan terhadap lingkungan alam dari serangan yang bersifat luas, berjangka panjang, dan berat, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I 1977.
- Larangan penggunaan kelaparan penduduk sipil sebagai metode perang. Perusakan sumber daya agraria dan ekologi yang menghidupi suatu komunitas dapat masuk dalam kategori ini.
Pelanggaran terhadap norma-norma ini, terutama jika dilakukan secara sistematis dan diketahui, berpotensi mengkristalisasi menjadi pelanggaran berat hukum humaniter, yang merupakan wilayah hukum pidana internasional. Dengan demikian, kegagalan melakukan analisis dampak humaniter (Humanitarian Impact Assessment) sebelum pelaksanaan proyek strategis di daerah rawan bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan bisa diinterpretasikan sebagai bentuk pengabaian yang disengaja terhadap kewajiban hukum yang bersifat jus cogens.
Ujian Martabat Hukum: Kepentingan Nasional versus Imperatif HAM
Desakan untuk memasukkan analisis hukum humaniter ke dalam evaluasi PSN adalah ujian mendasar bagi martabat hukum Indonesia. Pertanyaan etis yang mengemuka adalah: sejauh mana dalih kepentingan nasional dan pembangunan dapat membenarkan atau mengesampingkan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara? Dalam konteks konflik sumber daya dan agraria, penggunaan aparat militer untuk mengamankan kepentingan korporasi kerap mengaburkan batas antara keamanan nasional dan komersialisasi kekerasan. Negara memiliki kewajiban ganda yang tak terelakkan:
- Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk hak-hak ekosob yang dijamin oleh konstitusi dan kovenan internasional.
- Kewajiban untuk mematuhi hukum humaniter internasional dalam setiap situasi yang melibatkan atau berpotensi melibatkan kekuatan bersenjata.
Ketika kedua kewajiban ini bertabrakan dalam pelaksanaan sebuah proyek, prinsip supremasi hukum dan martabat manusia harus menjadi penuntun utama, bukan logika kapital dan kekuasaan semata. Kegagalan menjaga keseimbangan ini tidak hanya merusak legitimasi proyek pembangunan, tetapi juga mengikis fondasi negara hukum dan komitmen Indonesia di forum internasional.
Perdebatan ini pada akhirnya menuntut keberpihakan yang jelas dari para penegak hukum dan aktivis. Apakah kita akan membiarkan narasi pembangunan nasional terus menjadi tameng bagi praktik-praktik yang secara normatif mendekati atau bahkan melampaui batas-batas yang diatur dalam hukum humaniter? Ataukah kita akan menuntut agar setiap kebijakan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak, terutama di tengah kerentanan konflik, terlebih dahulu lulus dari uji ketat norma-norma hukum tertinggi yang melindungi kemuliaan dan kelangsungan hidup manusia? Pilihan tersebut akan menentukan apakah hukum di negeri ini masih memiliki martabat untuk berdiri di atas kaki sendiri, atau telah menjadi alat yang tunduk pada kepentingan sesaat.
