Dalam bentangan sistem peradilan pidana yang seharusnya berdiri di atas pondasi independensi dan checks and balances, tampilan keakraban dan penguatan sinergi antara Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundang refleksi kritis yang lebih dalam. Pertemuan yang diklaim sebagai momentum memperkuat soliditas antar-institusi ini tidak boleh dilihat sekadar sebagai silaturahmi biasa, melainkan harus ditimbang dalam konteks dinamika penegakan hukum yang kompleks, termasuk pengalihan penyidikan sejumlah kasus sensitif. Solidaritas antar-lembaga penegak hukum, jika tidak dilandasi komitmen etis dan kepatuhan pada norma hukum yang rigid, berpotensi meruntuhkan tembok pemisah yang esensial bagi integritas criminal justice system itu sendiri.
Soliditas Institusional di Tengah Bayang-bayang Disharmoni Hukum
Pernyataan bersama yang menegaskan bahwa hubungan Kejaksaan dan Polri tetap solid disampaikan di tengah gugatan publik terhadap transparansi dan koordinasi dalam beberapa kasus strategis, seperti pengalihan penyidikan Febrie Adriansyah. Soliditas yang ditampilkan di muka publik, oleh karena itu, wajib dipertanyakan: apakah ini merupakan respons etis terhadap tuntutan akuntabilitas, atau sekadar manuvera politik untuk meredam kritik? Sinergi dalam sistem peradilan pidana haruslah bersifat substantif, bukan performatif. Prinsip-prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi meliputi:
- Independensi fungsional masing-masing institusi sesuai dengan mandat hukumnya.
- Transparansi dalam proses koordinasi dan pengalihan perkara, demi mencegah abuse of power.
- Akuntabilitas publik, di mana setiap langkah institusional terbuka untuk diawasi oleh masyarakat dan lembaga pengawas lainnya.
Tanpa prinsip-prinsip ini, sinergi hanya akan menjadi alat untuk memperkuat benteng institusional, bukannya menegakkan martabat hukum.
Kerja Sama Teknis vs. Imperatif Etika dalam Penegakan Hukum
Komitmen untuk memperkuat kerja sama dalam implementasi KUHP baru dan program pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri patut diapresiasi sebagai langkah teknis-progresif. Namun, di balik nilai positifnya, terdapat risiko normatif yang tidak boleh diabaikan. Program pertukaran dan pelatihan bersama berpotensi mengaburkan batas-batas kewenangan dan budaya kerja yang seharusnya berbeda antara fungsi penyidikan (Polri) dan penuntutan (Kejaksaan). Dalam perspektif etika perang dan konflik hukum, setiap lembaga penegak hukum memiliki 'aturan engagement' dan standar pertanggungjawaban yang unik. Kolaborasi yang terlalu intim dapat mengikis:
- Prinsip due process of law, di mana setiap tahap proses hukum harus berjalan objektif tanpa campur tangan atau bias dari pihak lain.
- Mekanisme pengawasan internal (checks and balances) yang menjadi tulang punggung pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- Kemandirian profesi, di mana seorang jaksa atau penyidik harus bebas dari tekanan atau hubungan yang dapat mempengaruhi independensi pertimbangan hukumnya.
Oleh karena itu, kerja sama teknis harus diimbangi—dan bahkan dikendalikan—oleh kerangka etika yang menjamin bahwa sinergi tidak berubah menjadi kolusi.
Pertemuan antara dua pucuk pimpinan lembaga penegak hukum ini, dengan demikian, bukan sekadar momen seremonial. Ia adalah cermin dari tarik-menarik antara kebutuhan koordinasi operasional dan tuntutan normatif akan kemandirian lembaga. Dalam konteks hukum internasional, badan penegak hukum yang solid tetapi tidak independen seringkali menjadi alat negara otoriter untuk melanggengkan kekuasaan. Indonesia, dengan komitmennya pada negara hukum, harus belajar dari pelajaran tersebut. Soliditas Kejaksaan dan Polri harus dibangun bukan di atas panggung retorika, melainkan di ruang kerja yang dijiwai oleh integritas, keberanian untuk saling mengoreksi, dan loyalitas tunggal pada hukum dan keadilan substantif.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi Jaksa Agung dan Kapolri bukanlah bagaimana menunjukkan keharmonisan di depan kamera, melainkan bagaimana membuktikan bahwa setiap keputusan dalam criminal justice system—dari penyidikan hingga penuntutan—dilakukan dengan memegang teguh prinsip kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, meskipun hal itu berarti harus bersikap kritis terhadap sesama institusi. Apakah komitmen pada soliditas yang diumumkan hari ini akan diterjemahkan menjadi pemberangusan ruang kritis internal, atau justru menjadi landasan untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih berintegritas dan terpercaya? Hanya waktu—dan konsistensi tindakan—yang dapat menjawabnya.
