Menteri HAM Kirim Tim Pantau Bentrokan Adonara, Dorong Solusi Budaya Daripada Pemolisian

Menteri HAM Natalius Pigai mengerahkan tim pemantau ke lokasi bentrokan di Adonara, Flores Timur, yang menewaskan tiga orang dan membakar puluhan rumah. Respons ini menunjukkan pengakuan negara atas eskalasi kekerasan yang mengancam hak hidup dan hak atas keamanan warga. Namun, pernyataan Pigai bahwa penyelesaian melalui 'solusi budaya' lebih efektif daripada 'pemolisian' memunculkan pertanyaan kritis tentang pemenuhan kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara adil dan non-diskriminatif. Meskipun pendekatan budaya penting untuk rekonsiliasi, ia tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan proses hukum terhadap pelaku kekerasan. Negara memiliki kewajiban ganda: memulihkan harmoni sosial sekaligus memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hukum yang terjadi. Mengedepankan satu aspek dengan mengesampingkan yang lain berisiko menciptakan impunitas dan merusak prinsip kesetaraan di depan hukum. Inisiatif KemenHAM harus dilihat sebagai langkah awal, bukan akhir. Hasil pemantauan harus diikuti dengan rekomendasi tegas yang memastikan penuntasan kasus secara hukum, disertai pemulihan hak korban. Martabat hukum hanya akan terwujud jika negara hadir secara utuh, bukan sebagai penonton pasif yang menyerahkan penyelesaian konflik berdarah sepenuhnya pada mekanisme adat.