Menhub Tegaskan Penanganan Kecelakaan Maut Tol Harus Transparan dan Akuntabel

Menteri Perhubungan Republik Indonesia menegaskan bahwa penanganan kecelakaan maut di jalan tol harus dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Pernyataan ini muncul menyusul insiden tabrakan beruntun yang menewaskan sejumlah orang. Dalam perspektif hukum administrasi dan etika pemerintahan, transparansi bukan sekadar retorika, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk mempertanggungjawabkan setiap layanan dan infrastruktur yang disediakannya kepada rakyat. Proses penyelidikan teknis oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan korporasi. Hasilnya wajib diumumkan secara lengkap, termasuk temuan kelalaian, kegagalan sistem, atau cacat prosedur, diikuti dengan rekomendasi perbaikan yang mengikat. Model penyelidikan yang tertutup dan hanya menghasilkan kesimpulan samar adalah pengingkaran terhadap hak publik untuk mengetahui kebenaran dan hak korban untuk mendapatkan keadilan restoratif. Lebih jauh, prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya konsekuensi hukum dan administratif yang jelas bagi setiap pihak yang terbukti lalai, baik itu pengelola jalan, produsen kendaraan, atau aparat pengawas. Negara tidak boleh berhenti pada tataran permintaan maaf simbolis, tetapi harus memastikan mekanisme ganti rugi yang adil bagi korban dan perbaikan sistemik untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Inilah esensi dari negara hukum yang melayani: setiap nyawa memiliki harga yang harus dihargai melalui penegakan hukum dan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.