Pada hari ini, Mahkamah Agung membuka proses pemeriksaan mendalam terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dalam operasi militer di Papua, sebuah langkah yang langsung menyentuh jantung persoalan hukum dan moral dalam penggunaan kekuatan negara. Inti dari kasus ini bukan hanya soal pelanggaran teknis, tetapi kegagalan fundamental dalam menerapkan prinsip proportionality dan distinction—dua norma utama hukum humaniter internasional yang menjadi batas etis antara tindakan militer yang sah dan kekerasan yang melampaui martabat hukum. Fakta yang diangkat oleh berbagai organisasi HAM menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: kekuatan yang digunakan sering jauh melampaui ancaman, dan target operasi tidak jelas membedakan antara kombatan dan warga sipil. Ini menempatkan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung bukan hanya sebagai proses hukum biasa, tetapi sebagai ujian terhadap komitmen Indonesia terhadap etika perang dan perlindungan hak asasi manusia.
Prinsip Proportionality: Jantung Etika dalam Operasi Militer
Prinsip proportionality dalam hukum humaniter internasional bukanlah konsep abstrak. Ia merupakan norma konkret yang menuntut bahwa setiap penggunaan kekuatan dalam operasi militer harus sebanding dengan tujuan militer yang sah dan harus meminimalkan, hingga menghilangkan, dampak pada warga sipil dan objek-objek yang dilindungi. Pelanggaran terhadap prinsip ini dalam konteks Papua, sebagaimana dilaporkan, bukan sekadar ‘kesalahan taktis’, tetapi merupakan pelanggaran terhadap martabat hukum yang melahirkan beberapa bentuk kegagalan moral negara, yaitu:
- Penggunaan metode dan skala kekuatan yang tidak proporsional dengan ancaman yang ada, yang sering berujung pada pembalasan berlebihan.
- Pengabaian terhadap prinsip distinction yang menyebabkan warga sipil dan non-kombatan menjadi korban operasi.
- Penyalahgunaan terminologi ‘keamanan nasional’ untuk mengesampingkan atau membenarkan tindakan yang melanggar standar hukum internasional.
Mahkamah Agung sebagai Penjaga Martabat Hukum: Tanggung Jawab dan Tantangan
Posisi Mahkamah Agung dalam kasus ini bukan hanya sebagai adjudikator, tetapi sebagai institusi yang menentukan apakah hukum di Indonesia masih memiliki martabat untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan di zona konflik. Putusan yang akan datang harus menjadi benchmark bagi semua operasi militer di daerah konflik, dengan menegaskan bahwa setiap penyimpangan dari standar proportionality akan mendapat sanksi hukum yang berat dan jelas. Proses ini juga harus:
- Transparan dan melibatkan ahli hukum humaniter internasional independen untuk memastikan analisis sesuai dengan standar global seperti Konvensi Jenewa dan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam yurisprudensi internasional.
- Menguji secara kritis setiap argumentasi yang menggunakan ‘keamanan nasional’ sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip proportionality dan distinction.
- Menegaskan bahwa legitimasi hukum negara justru bergantung pada kemampuan untuk menahan diri dan menggunakan kekuatan secara etis, bahkan dalam situasi yang kompleks seperti di Papua.
Proses pemeriksaan kasus pelanggaran HAM dalam operasi militer di Papua oleh Mahkamah Agung adalah momen krusial bagi martabat hukum Indonesia. Ia menguji apakah negara mampu menghadapi kritik internal terhadap tindakannya sendiri, dan apakah prinsip hukum humaniter dapat menjadi penuntun yang lebih kuat daripada logika kekuasaan represif. Pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum adalah: Apakah kita, sebagai masyarakat yang mengklaim berlandaskan hukum, akan membiarkan prinsip proportionality menjadi hanya retorika di buku-buku hukum internasional, atau kita akan menuntut agar ia menjadi darah dan nafas dalam setiap operasi militer yang menggunakan nama negara? Tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan ini tidak hanya pada Mahkamah Agung, tetapi pada setiap individu yang percaya bahwa keamanan tanpa etika adalah sebuah ilusi, dan hukum tanpa martabat adalah alat represi.
