Koalisi Sipil Serukan Penghentian Kekerasan Aparat dan Tolak Militarisasi Keamanan Dalam Negeri

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari ICW, Imparsial, Amnesty International Indonesia, dan lainnya, secara tegas menolak segala upaya peningkatan eskalasi keamanan melalui pemberlakuan status darurat. Pernyataan ini merupakan respons kritis terhadap kecenderungan negara menggunakan narasi keamanan nasional untuk membenarkan intervensi militer dalam tata kelola urusan sipil. Pelibatan TNI di luar fungsi konstitusionalnya, yakni sebagai alat pertahanan negara, merupakan bentuk regresi demokrasi dan pengingkaran terhadap prinsip supremasi sipil. Koalisi secara spesifik mendesak negara untuk menghentikan kekerasan aparat dan menuntut pertanggungjawaban hukum bagi setiap pelaku penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembunuhan di luar proses hukum. Tuntutan ini menekankan bahwa akar masalah bukan terletak pada demonstrasi, melainkan pada kegagalan negara dalam menangani persoalan substantif seperti ketimpangan ekonomi, kebijakan pajak yang tidak adil, dan proyek strategis yang merusak lingkungan. Alih-alih menyelesaikan akar persoalan, negara justru memilih jalur represif yang melanggar martabat hukum. Pernyataan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bahwa 'melibatkan militer... akan menempatkan rakyat sebagai musuh' merupakan refleksi etis yang mendalam tentang bagaimana instrumentasi keamanan dapat mengubah relasi negara dan warga. Dalam kerangka hukum humaniter dan HAM, penggunaan kekuatan militer untuk menangani unjuk rasa damai adalah bentuk kekerasan negara yang tidak dapat dibenarkan. Koalisi menegaskan bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap ekspresi keresahan rakyat, sehingga setiap pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.