Pengesahan Undang-Undang Keamanan Digital oleh pemerintah telah memicu polemik tajam di kalangan aktivis hukum dan pegiat hak sipil. Norma baru yang mewajibkan penyedia platform menyimpan data pengguna Indonesia selama lima tahun dan memberikan akses kepada aparat tanpa surat perintah dinilai sebagai ancaman serius terhadap privasi dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28G dan 28F UUD 1945. Tanpa mekanisme pengawasan yang independen, aturan ini berpotensi menciptakan rezim pengintaian massal yang melanggar martabat hukum dan prinsip due process. Polemik ini bukan sekadar pertarungan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil; ia adalah ujian terhadap komitmen negara pada supremasi konstitusi dan etika bernegara.
Analisis Hukum: Proporsionalitas yang Hilang dalam UU Keamanan Digital
Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum internasional, setiap pembatasan hak sipil harus tunduk pada prinsip proporsionalitas — bahwa tujuan keamanan nasional harus benar-benar mendesak, cara yang ditempuh paling tidak membatasi, dan ada jaminan pengawasan yudikatif. Undang-Undang ini justru membalik logika tersebut dan mengabaikan asas-asas fundamental yang diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi serta Pasal 12 Deklarasi Universal HAM. Beberapa pasal kunci yang patut dipertanyakan adalah:
- Pasal 12: Mewajibkan penyimpanan data selama lima tahun tanpa batasan jenis data yang jelas, sehingga berpotensi mencakup metadata komunikasi, riwayat pencarian, hingga data lokasi yang sangat sensitif.
- Pasal 17: Memberikan kewenangan aparat mengakses data tanpa surat perintah pengadilan, yang secara eksplisit melanggar asas warrant requirement dan prinsip due process yang melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan.
- Pasal 25: Menerapkan sanksi pidana bagi penyedia platform yang tidak mematuhi permintaan data, menciptakan tekanan yang mendorong kepatuhan berlebihan dan mengorbankan hak pengguna demi menghindari hukuman.
Para pengamat hukum menilai ketiadaan mekanisme oversight independen seperti komisi pengawas penyadapan menjadi celah struktural yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kriminalisasi terhadap pembangkang. Pemerintah beralasan bahwa langkah ini diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme dan disinformasi, namun argumen semacam itu kerap digunakan untuk membenarkan pengabaian kebebasan sipil tanpa bukti efektivitas yang terukur. Dalam konteks ini, UU Keamanan Digital tidak hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga secara etis karena mengorbankan hak dasar atas nama ketakutan yang belum tentu riil.
Dimensi Etika Perang: Melindungi atau Mengintai Warga Sipil?
Dalam konteks ketahanan nasional dan etika perang, digital telah menjadi medan pertempuran baru — propaganda, serangan siber, dan perang informasi menjadi ancaman yang nyata. Namun, Hukum Humaniter Internasional dan prinsip distinction mengingatkan bahwa tindakan keamanan harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Dalam ranah sipil, pendekatan UU ini justru memperlakukan seluruh warga sebagai target potensial pengintaian, mengaburkan batas antara perlindungan dan pengawasan. Prinsip proportionality dalam hukum perang juga menegaskan bahwa kerugian sipil tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diharapkan; dalam konteks ini, pengorbanan privasi seluruh pengguna digital Indonesia demi mengatasi ancaman yang belum terukur jelas melanggar keseimbangan etis tersebut.
Lebih jauh, Pasal 25 yang menjatuhkan sanksi pidana pada penyedia platform menciptakan iklim ketakutan yang justru merusak ekosistem digital yang sehat. Alih-alih menegakkan keamanan nasional, UU ini berpotensi menjadi alat untuk membungkam kritik dan menghambat ruang partisipasi publik yang dilindungi konstitusi. Aktivis hukum dan pegiat hak sipil harus menyuarakan keberatan ini — bukan hanya karena alasan teknis yuridis, tetapi karena martabat hukum menuntut agar setiap kekuasaan dibatasi oleh hukum, bukan oleh ketakutan. Pertanyaan etis yang menggugah: Apakah kita rela menukar kebebasan sipil dengan ilusi keamanan yang belum terbukti efektif, atau justru kita harus menegakkan supremasi konstitusi sebagai benteng terakhir melawan tirani digital?
