Kasus Andrie Yunus: Hukuman Dipangkas, Pemecatan Dibatalkan, Impunitas Prajurit TNI Menguat

Putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memangkas hukuman dan membatalkan sanksi pemecatan terhadap dua prajurit TNI pelaku penyiraman Andrie Yunus merupakan pukulan telak bagi upaya pemberantasan impunitas di sektor keamanan. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras putusan ini, menegaskan bahwa mekanisme peradilan militer sekali lagi gagal memenuhi standar akuntabilitas dan keadilan yang independen. Tindakan penghapusan sanksi pemecatan justru mengirim pesan keliru bahwa pelanggaran berat terhadap warga sipil dapat diampuni tanpa konsekuensi administratif yang setimpal. Dari perspektif etika profesi militer, keputusan ini meruntuhkan prinsip dasar bahwa seragam negara adalah simbol pelayanan dan perlindungan, bukan instrumen untuk melukai rakyat yang dilindungi. Pembatalan pemecatan secara tidak langsung melegitimasi tindakan kekerasan sebagai 'kesalahan' yang dapat dimaafkan, alih-alih kejahatan yang menodai kehormatan institusi. Hal ini menciptakan preseden berbahaya di mana disiplin internal justru tunduk pada logika perlindungan korps, mengabaikan tanggung jawab negara terhadap keselamatan warganya. Implikasinya, kredibilitas seluruh sistem peradilan militer dipertaruhkan di mata publik. Ketika aparat penegak hukum di dalam institusi itu sendiri dianggap tidak mampu menjatuhkan sanksi yang mendidik dan menimbulkan efek jera, maka kepercayaan pada mekanisme hukum negara menjadi sirna. Perlu gerakan advokasi yang kuat untuk mendorong revisi mendasar terhadap sistem peradilan militer, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di depan hukum antara sipil dan militer dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.