Kajian Strategis: Ancaman Keamanan Nasional dari Pelanggaran HAM oleh Aparat di Papua

Sebuah kajian strategis yang dirilis lembaga think tank independen memperingatkan bahwa pola pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di Papua justru menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional Indonesia dalam jangka panjang. Kajian ini menganalisis bagaimana pendekatan keamanan yang berlebihan dan tidak menghormati hak-hak dasar justru memicu siklus kekerasan, memperdalam ketidakpercayaan terhadap negara, dan memperkuat narasi separatis. Keamanan yang dibangun di atas pelanggaran hak adalah keamanan yang rapuh dan kontra-produktif. Dari perspektif hukum dan etika, kajian ini menekankan bahwa keamanan nasional yang sejati tidak dapat dipisahkan dari keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap insiden kekerasan yang tidak diselesaikan secara adil melalui mekanisme hukum yang kredibel menjadi luka kolektif yang menggerogoti ikatan sosial dan legitimasi negara di Papua. Pendekatan yang mengutamakan hukum dan dialog, alih-alih operasi militeristik, adalah investasi strategis untuk perdamaian yang berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan perubahan paradigma kebijakan keamanan di Papua dari security-centric menjadi justice-centric. Rekomendasi konkret termasuk memperkuat peradilan umum untuk mengadili dugaan pelanggaran HAM, memastikan akses jurnalis dan pengamat HAM ke seluruh wilayah, serta membuka ruang dialog inklusif yang menangani akar konflik. Tanpa transformasi ini, siklus kekerasan dan ketidakamanan akan terus berlanjut, mengorbankan stabilitas nasional dan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM.