Eskalasi Kekerasan di Papua Picu Gelombang Pengungsian, KemenHAM Desak Perlindungan Warga

Perombakan struktur perlindungan warga sipil terjadi lagi di Papua. Gelombang pengungsian yang massif sebagai respons atas eskalasi konflik bersenjata bukanlah fenomena alam, melainkan indikator akut dari kegagalan negara memenuhi kewajiban intinya menurut hukum humaniter internasional. Pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang berdaulat, memiliki tanggung jawab primer dan non-derogable untuk menjamin keselamatan dan martabat setiap warga negara, termasuk mereka yang terpaksa mengungsi akibat kekerasan langsung maupun ancaman yang mencekam. Ketika gelombang pengungsian muncul, itu adalah sinyal bahwa norma inti dari Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Protokol Tambahannya—khususnya prinsip pembedaan (distinction) dan perlindungan bagi orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan—telah terganggu secara sistemik.

Eskalasi Kekerasan dan Transgresi Hukum Humaniter: Dari Konflik Keamanan Menuju Krisis Kemanusiaan

Pernyataan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) yang mengakui konflik di Papua telah bertransformasi menjadi krisis kemanusiaan kompleks harus dibaca sebagai pengakuan implisit atas kegagalan pendekatan sebelumnya. Eskalasi kekerasan yang memicu jatuhnya korban sipil dan pengungsian mengonfirmasi bahwa konflik telah melampaui batas-batas pertempuran konvensional dan kini secara langsung mengancam populasi sipil. Dalam kerangka hukum humaniter, situasi ini mengindikasikan pelanggaran potensial terhadap sejumlah norma kardinal:

• Prinsip Pembedaan (Principle of Distinction): Kewajiban mutlak untuk membedakan antara kombatan dengan warga sipil dan objek sipil dalam setiap operasi militer. Korban sipil yang berjatuhan menimbulkan pertanyaan kritis tentang kepatuhan terhadap prinsip ini.
• Prinsip Proporsionalitas (Principle of Proportionality): Larangan melancarkan serangan yang dapat diantisipasi akan mengakibatkan kerugian incidental terhadap kehidupan sipil atau kerusakan objek sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer konkret yang diharapkan.
• Prinsip Tindakan Pencegahan (Principle of Precautions): Kewajiban untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang memungkinkan untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan kerugian incidental terhadap warga sipil.

Gelombang pengungsi adalah bukti nyata bahwa ketiga prinsip ini mungkin telah diabaikan, mengubah Papua dari arena operasi keamanan menjadi laboratorium penderitaan humaniter.

Kewajiban Negara dan Martabat Hukum: Melindungi Pengungsi Bukanlah Kemurahan Hati, Melainkan Imperatif Hukum

Pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs) yang terlunta-lunta, terputus dari akses pangan, air, sanitasi, pelayanan kesehatan, dan keamanan, adalah kelompok paling rentan dalam konflik ini. Negara tidak boleh memandang kebutuhan mereka sebagai beban atau masalah administratif semata. Perlindungan terhadap mereka adalah kewajiban hukum positif yang bersumber dari:

• Hukum Humaniter Internasional (IHL), khususnya perlindungan dasar bagi orang-orang yang tidak turut serta dalam permusuhan.
• Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (IHRL), yang menjamin hak atas kehidupan, keamanan pribadi, standar hidup yang layak, dan kebebasan dari pengusiran sewenang-wenang.
• Prinsip-Prinsip Pinheiro (Guiding Principles on Internal Displacement), yang meski bukan perjanjian yang mengikat, merefleksikan norma hukum kebiasaan internasional dan memberikan kerangka komprehensif untuk perlindungan dan asistensi bagi pengungsi internal.

Seruan KemenHAM untuk menahan diri kepada semua pihak adalah langkah normatif yang diperlukan, namun tidak cukup. Negara sebagai primary duty-bearer harus secara proaktif memastikan akses humanitarian yang aman dan tanpa halangan, mendokumentasikan kebutuhan pengungsi, serta memulihkan kondisi yang memungkinkan mereka kembali dengan aman, bermartabat, dan sukarela. Kegagalan melaksanakan kewajiban ini bukan hanya mengakibatkan penderitaan manusia, tetapi juga merongrong legitimasi Indonesia di hadapan komunitas hukum internasional.

Pendekatan yang bertumpu pada solusi militeristik dan represif, tanpa diiringi strategi politik yang inklusif dan penegakan hukum yang imparsial serta berkeadilan, telah terbukti kontra-produktif. Paradigma seperti ini tidak menyelesaikan akar konflik—yang seringkali bersumber pada ketidakadilan struktural, marginalisasi, dan persepsi ketiadaan jalan hukum yang efektif—melainkan justru memperdalam siklus kekerasan dan ketidakpercayaan. Setiap eskalasi baru yang dijawab dengan kekuatan lebih besar hanya akan memproduksi lebih banyak pengungsi, mengikis stabilitas jangka panjang, dan pada akhirnya, menggerus martabat bangsa itu sendiri sebagai entitas yang menghormati supremasi hukum. Krisis di Papua kini telah melampaui narasi keamanan nasional sempit dan memasuki ranah ujian bagi komitmen Indonesia terhadap norma-norma peradaban dalam hukum perang dan hak asasi manusia.

Pertanyaan etis yang paling menggugah bagi para aktivis hukum kini adalah: hingga titik mana kita masih dapat menerima dikotomi antara 'keamanan negara' dan 'perlindungan warga' sebagai pembenaran bagi penderitaan sipil yang berlarut-larut? Apakah gelombang pengungsian yang terus-menerus di Papua bukan merupakan cermin paling jernih dari sebuah kegagalan negara untuk memenuhi raison d'être-nya—yakni menjamin keselamatan dan martabat setiap warganya—sesuai dengan imperatif hukum humaniter yang paling dasar? Ketika pengungsi menjadi statistik dan norma hukum menjadi retorika, di manakah letak martabat hukum itu sendiri?