Deklarasi darurat sipil di Papua telah mengubah instrumen hukum luar biasa menjadi senjata sistematis untuk melumpuhkan hak konstitusional warga. Praktek penahanan individu tanpa tuduhan formal dan proses hukum yang adil bukan hanya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, tetapi secara fundamental membelokkan tujuan negara hukum. Ketika negara menggantikan due process dengan alibi keamanan yang kabur, yang terjadi adalah pengosongan makna dari prinsip praduga tak bersalah dan transformasi tahanan menjadi sandera kebijakan.
Darurat Sipil sebagai Distorsi Kekuasaan dan Pengingkaran Etika Konstitusional
Secara etika pemerintahan, keadaan darurat seharusnya merupakan pengecualian yang ketat, temporer, dan proporsional, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum internasional seperti Siracusa Principles. Namun, realitas di Papua menunjukkan suatu penyimpangan yang berbahaya, di mana status darurat justru menjadi payung hukum untuk mengabadikan kekuasaan eksekutif yang lepas dari kontrol. Distorsi ini melahirkan tiga kegagalan etis yang fundamental:
- Utilitarianisme Korup: Mengorbankan hak dan kebebasan individu warga sipil yang ditahan demi narasi ketenangan mayoritas, tanpa melalui pembuktian yang sah di persidangan.
- Instrumentalisasi Hukum: Mengubah hukum dan proses peradilan dari tujuan pencapaian keadilan menjadi sekadar alat operasional untuk tujuan keamanan semata.
- Erosi Akuntabilitas: Zona abu-abu darurat menciptakan ruang hampa dari pengawasan publik, judicial review, dan prinsip transparansi, yang merupakan fondasi dari pemerintahan yang legitimate.
Rule of Law di Ambang Keruntuhan: Panggilan bagi Judicial Activism dan Perlawanan Hukum
Dalam situasi di mana cabang eksekutif secara aktif menggerogoti prinsip-prinsip rule of law, lembaga peradilan memikul kewajiban konstitusional dan moral sebagai penjaga terakhir martabat hukum. Mahkamah Agung dan peradilan di semua tingkatan harus berani menjalankan kewenangan judicial review-nya untuk menguji materi dan implementasi kebijakan darurat sipil di Papua terhadap konstitusi, serta norma non-derogable rights dalam hukum HAM internasional seperti yang termuat dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Di luar ruang sidang, peran krusial berada di tangan para aktivis hukum untuk:
- Mendorong transparansi mutlak terkait identitas, status hukum, dan tempat penahanan setiap individu yang ditahan di bawah rezim darurat.
- Memastikan akses bantuan hukum, keluarga, dan perawatan medis yang tidak terhalangi bagi mereka yang diisolasi dari proses peradilan.
- Mengonsolidasikan narasi bahwa prinsip negara hukum adalah harga mati yang tidak boleh ditukar dengan dalih stabilitas sekalipun, terutama ketika dalih tersebut dibangun di atas ketiadaan bukti yang sah.
Pertanyaan etis paling mendesak yang harus dijawab oleh setiap insan hukum dan penyelenggara negara adalah: hingga titik batas mana kita akan membiarkan konsep ‘darurat’ menjadi pisau bermata dua yang sekaligus melindungi dan menghancurkan tubuh konstitusi itu sendiri? Ketika tahanan ditahan tanpa proses, bukan hanya kebebasan individu yang hilang, melainkan juga legitimasi negara sebagai penjaga hukum. Momentum ini menuntut keberanian kolektif untuk menolak normalisasi keadaan luar biasa menjadi praktik hukum biasa, dan menegaskan kembali bahwa martabat manusia tidak pernah boleh menjadi korban pertama dalam kalkulasi keamanan mana pun.
