Di dalam ruang yang sering kali gelap oleh stigma dan politik keamanan, konflik bersenjata non-internasional seperti di Papua menempatkan Indonesia pada sebuah dilema hukum yang mendasar: apakah kelompok bersenjata seperti TPNPB-OPM harus dilihat sebagai kombatan dalam suatu konflik domestik yang tunduk pada hukum perang, atau apakah mereka sekadar 'teroris' yang dapat dikriminalisasi tanpa batasan? Pertanyaan ini bukanlah permainan kata; ia menyentuh jantung martabat hukum dan menentukan apakah kekerasan akan dikelola oleh norma atau dibiarkan dalam chaos. Penerapan label 'teroris' secara gegabah—tanpa penilaian objektif terhadap fakta pertikaian bersenjata—berpotensi melucuti perlindungan hukum humaniter dan mengubah konflik menjadi operasi penumpasan tanpa aturan, di mana hak-hak dasar manusia bisa dengan mudah terlupakan.
Protokol Tambahan II dan Ruang Hukum yang Diabaikan
Hukum humaniter internasional, melalui Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977, secara jelas memberikan kerangka untuk konflik domestik. Protokol ini berlaku untuk pertikaian bersenjata non-internasional antara pasukan pemerintah dan 'kelompok bersenjata terorganisir' yang menguasai sebagian wilayah, sehingga menjalankan kendali seperti suatu otoritas de facto. Jika unsur-unsur ini terpenuhi dalam konflik Papua—seperti adanya organisasi, kontrol wilayah, dan operasi militer yang terus-menerus— maka kelompok bersenjata tersebut memenuhi syarat sebagai pihak dalam konflik, bukan sekadar pelaku kriminal. Konsekuensi hukum dari pengakuan ini sangat besar:
- Para anggota kelompok bersenjata dapat memperoleh status sebagai kombatan, yang membawa perlindungan tertentu jika mereka ditawan.
- Hukum perang, termasuk prinsip pembedaan (antara kombatan dan sipil) dan larangan terhadap penyiksaan, menjadi berlaku untuk semua pihak.
- Proses penangkapan dan penahanan harus mengikuti koridor hukum humaniter, bukan hanya hukum pidana domestik yang mungkin lebih represif.
Penolakan negara untuk melakukan penilaian ini, dan insistensi pada label terorisme, pada dasarnya adalah penolakan untuk mengakui keberadaan suatu konflik bersenjata yang sah secara hukum. Ini menciptakan 'ruang hampa hukum' di mana tindakan negara dan kelompok bersenjata tidak diatur oleh norma internasional yang dirancang tepat untuk membatasi kekerasan.
Kriminalisasi vs. Hukum Humaniter: Pilihan yang Menentukan Martabat Bangsa
Pendekatan yang memilih jalur kriminalisasi semata—mengabaikan akar konflik sosial-politik dan menutup mata terhadap penerapan hukum humaniter— bukan hanya tidak efektif, tetapi juga secara etis bermasalah. Ia mengabdi pada logika keamanan yang absolut, dimana lawan dianggap sebagai entitas kriminal yang harus dihilangkan, bukan sebagai pihak dalam suatu pertikaian yang perlu diatur dan, pada akhirnya, didamaikan. Strategi ini memiliki dampak destruktif:
- Siklus kekerasan dan pelanggaran HAM diperpanjang, karena tidak ada batasan hukum yang jelas diterapkan pada operasi militer atau tindakan kelompok bersenjata.
- Jalur dialog dan penyelesaian damai yang berbasis hukum menjadi tertutup, karena pengakuan suatu konflik sebagai 'perang' (dalam arti hukum humaniter) sering menjadi pintu masuk untuk negosiasi yang diatur oleh norma internasional.
- Martabat negara hukum Indonesia sendiri tercederai, karena ia mengesampingkan prinsip-prinsip universal yang justru dirancang untuk melindungi manusia dalam situasi paling brutal.
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian fakta secara objektif. Jika unsur-unsur konflik bersenjata terpenuhi, maka pemberlakuan hukum humaniter adalah sebuah keniscayaan legal dan moral. Menolak hal ini sama saja dengan membiarkan kekerasan berlangsung tanpa rambu-rambu, dan mengorbankan prinsip perlindungan manusia demi kemudahan label politik.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang status kombatan versus label terorisme dalam konflik Papua adalah lebih dari soal klasifikasi hukum; ia adalah ujian bagi komitmen Indonesia terhadap etika dalam perang dan martabat hukum. Apakah kita akan memilih jalan yang membatasi kekerasan melalui norma, atau jalan yang membiarkan kekerasan tak terkendali dalam nama keamanan? Keputusan ini tidak hanya akan menentukan masa konflik Papua, tetapi juga menunjukkan apakah Indonesia sungguh-sungguh berdiri sebagai bangsa yang menghormati hukum, bahkan—dan terutama—dalam menghadapi lawannya sendiri.
