KEAMANAN NASIONAL
505 artikel ditemukan
KEAMANAN NASIONAL
Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Keamanan Nasional yang Berpotensi Mengaburkan Batas antara Counterterrorism dan Pelanggaran HAM
Koalisi masyarakat sipil mendesak evaluasi mendalam kebijakan counterterrorism nasional yang berpotensi mengaburkan batas legal dan melanggar HAM. Mereka menega...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan Keamanan Nasional dan Batasan Hukum: Analisis terhadap RUU Intelijen Negara
RUU Intelijen Negara yang sedang dibahas menjadi sorotan utama karena potensi dampaknya terhadap hak asasi manusia dan batasan hukum dalam operasi intelijen. RU...
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi Kerjasama Intelijen 'Five Eyes' dengan Indonesia: Di Mana Batas Pertukaran Data dan Perlindungan Privasi Warga?
Kerjasama intelijen Indonesia dengan aliansi Five Eyes menciptakan konflik yurisdiksi serius yang mengancam kedaulatan digital dan hak privasi konstitusional wa...
KEAMANAN NASIONAL
Merespons Serangan Siber: Di Mana Batasan Hukum untuk Retaliasi (Countermeasure) di Dunia Maya?
Indonesia menghadapi krisis hukum dan etika dalam merespons serangan siber, dimana ketiadaan regulasi komprehensif membuka risiko eskalasi kekerasan dan pelangg...
KEAMANAN NASIONAL
Kebijakan 'Shoot on Sight' di Perbatasan: Analisis Kritis terhadap Legalitas dan Kepatuhan pada Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter
Kebijakan TNI 'shoot on sight' di perbatasan mengancam martabat hukum karena potensial melanggar prinsip pembedaan dan hak hidup tak dapat dikurangi dalam ICCPR...
KEAMANAN NASIONAL
TNI AL Klaim Pemeriksaan Prajurit TNI AL Ghofirul Kasyfi Dihadiri Pihak Keluarga
Klaim TNI AL bahwa pemeriksaan terhadap Prajurit Ghofirul Kasyfi dihadiri keluarga menimbulkan pertanyaan kritis tentang substansi transparansi dan akuntabilita...
KEAMANAN NASIONAL
Ketahanan Nasional dalam Pusaran Konflik Global: Perlukah Indonesia Merevisi Doktrin Pertahanan yang Berbasis Hukum?
Revisi mendasar doktrin pertahanan Indonesia adalah sebuah imperatif hukum dan etika di tengah konflik global yang mengedepankan perang hybrid dan lawfare. Dokt...
KEAMANAN NASIONAL
BNPT Sebut Perpres 9/2026 Bentuk Penguatan Kelembagaan
Perpres 9/2026 tentang penyesuaian struktur BNPT, termasuk pembentukan Deputi Deradikalisasi, mengangkat ketegangan mendasar antara logika keamanan negara dan i...
KEAMANAN NASIONAL
Di Depan Menhan Shinjiro, Sjafrie Singgung soal Tentara PETA Didikan Jepang
Penyebutan Tentara PETA sebagai latar belakang historis kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengundang kritik etis dan hukum...
KEAMANAN NASIONAL
BNPT Sebut Perpres Ekstremisme dan Terorisme Amanat Undang-Undang
Perpres RAN PE 2026, dengan mengabaikan prinsip lex certa dan mendistorsi logika keamanan, berpotensi mengubah aparatur negara menjadi mesin pengawasan massal y...
KEAMANAN NASIONAL
Kejagung Periksa Pelanggaran Hukum dalam Pengadaan Alat Militer
Pemeriksaan Kejagung atas dugaan pelanggaran hukum dalam pengadaan alat militer adalah ujian martabat hukum dan etika pertahanan nasional. Kasus ini menguji pri...
KEAMANAN NASIONAL
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
Analisis Andi Widjajanto mengungkap dilema hukum-akibat penerapan prinsip innocent passage UNCLOS 1982 di Selat Malaka saat eskalasi geopolitik, yang berpotensi...
