Minggu, 11 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
KEAMANAN NASIONAL
503 artikel ditemukan
Meningkatnya Ancaman Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi
KEAMANAN NASIONAL
Meningkatnya Ancaman Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi
Ancaman siber lintas yurisdiksi mengguncang prinsip kedaulatan dan martabat hukum tradisional, menuntut terobosan diplomasi hukum internasional dan konsensus gl...
18 Mei 2026
Cegah perang suku pecah lagi 300 pasukan brimob dikirim ke wamena
KEAMANAN NASIONAL
Cegah perang suku pecah lagi 300 pasukan brimob dikirim ke wamena
Pengiriman 300 personel Brimob ke Wamena, Papua, sebagai klaim pencegahan konflik suku, menghadapkan paradigma keamanan nasional pada pengujian prinsip hukum ke...
18 Mei 2026
Beri Jet Hingga Misil ke TNI, Prabowo Masih Ingin Tingkatkan Kekuatan Lagi
KEAMANAN NASIONAL
Beri Jet Hingga Misil ke TNI, Prabowo Masih Ingin Tingkatkan Kekuatan Lagi
Modernisasi Alutsista TNI di bawah pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan etis dan hukum terkait transparansi anggaran, supremasi sipil, dan kesesua...
19 Mei 2026
Penggunaan Sistem AI Dalam Operasi Intelijen: Ancaman atau Perlindungan Martabat Hukum?
KEAMANAN NASIONAL
Penggunaan Sistem AI Dalam Operasi Intelijen: Ancaman atau Perlindungan Martabat Hukum?
Integrasi sistem AI dalam operasi intelijen mengancam martabat hukum melalui pelanggaran prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dari perspektif...
17 Mei 2026
Kontroversi RUU Keamanan Nasional: Ancaman Terhadap Ruang Sipil dan Prinsip Proporsionalitas
KEAMANAN NASIONAL
Kontroversi RUU Keamanan Nasional: Ancaman Terhadap Ruang Sipil dan Prinsip Proporsionalitas
RUU Keamanan Nasional yang digodok DPR mengandung pasal-pasal dengan kewenangan luas (karet) yang mengancam ruang sipil dan mengabaikan prinsip proporsionalitas...
16 Mei 2026
Pembajakan Kabel Bawah Laut: Ancaman Keamanan Siber Nasional dan Kerangka Hukum yang Tertinggal
KEAMANAN NASIONAL
Pembajakan Kabel Bawah Laut: Ancaman Keamanan Siber Nasional dan Kerangka Hukum yang Tertinggal
Pembajakan kabel bawah laut mengekspos kegagalan hukum nasional mengantisipasi ancaman siber sebagai potensi act of war, serta kelambanan Indonesia dalam merati...
16 Mei 2026
Pengamanan Kejaksaan oleh TNI Sah Berdasarkan MoU, Pakar Hukum: Legal Jika Penuhi Syarat OMSP
KEAMANAN NASIONAL
Pengamanan Kejaksaan oleh TNI Sah Berdasarkan MoU, Pakar Hukum: Legal Jika Penuhi Syarat OMSP
Pengamanan Kantor Kejaksaan oleh TNI, meski diklaim legal lewat MoU dan kerangka OMSP, merupakan ancaman serius terhadap supremasi sipil dan independensi lembag...
16 Mei 2026
Keamanan Nasional vs. Privasi Digital: Dilema Etika dalam Pengawasan Massal oleh Negara
KEAMANAN NASIONAL
Keamanan Nasional vs. Privasi Digital: Dilema Etika dalam Pengawasan Massal oleh Negara
Pengawasan massal atas nama keamanan nasional kerap dilakukan tanpa kerangka hukum yang transparan, melanggar hak privasi yang dijamin hukum internasional. Pene...
17 Mei 2026
Laporan Investigasi: Penyalahgunaan Dokumen Hukum untuk Operasi Militer 'Rahasia' di Kawasan Konflik
KEAMANAN NASIONAL
Laporan Investigasi: Penyalahgunaan Dokumen Hukum untuk Operasi Militer 'Rahasia' di Kawasan Konflik
Laporan investigasi mengungkap penyalahgunaan dokumen hukum untuk otorisasi operasi militer rahasia, sebuah penipuan institusional yang merusak transparansi dan...
15 Mei 2026
Rancangan Peraturan Cyber Warfare Indonesia: Antara Kedaulatan dan Etika Perang Siber
KEAMANAN NASIONAL
Rancangan Peraturan Cyber Warfare Indonesia: Antara Kedaulatan dan Etika Perang Siber
Rancangan regulasi cyber warfare Indonesia menunjukkan ambiguitas serius yang mengancam prinsip dasar hukum perang internasional (jus ad bellum dan jus in bello...
15 Mei 2026
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pencegahan Konflik' dengan Pendekatan Kekerasan Berisiko Mencederai State of Law
KEAMANAN NASIONAL
Analisis Kritis: Kebijakan 'Pencegahan Konflik' dengan Pendekatan Kekerasan Berisiko Mencederai State of Law
Kebijakan 'pencegahan konflik' berbasis kekerasan merupakan pelanggaran struktural terhadap prinsip state of law, karena mengesampingkan dasar hukum, checks and...
15 Mei 2026
Panglima TNI Tinjau Penempatan Pasukan di Perbatasan, Tekankan Kode Etik Prajurit
KEAMANAN NASIONAL
Panglima TNI Tinjau Penempatan Pasukan di Perbatasan, Tekankan Kode Etik Prajurit
Penekanan Panglima TNI pada kode etik prajurit di perbatasan harus dikontekstualisasikan dalam kewajiban hukum humaniter internasional yang mengikat. Keamanan n...
14 Mei 2026