Rabu, 14 Oktober 2026
AREA
"Melangkah Dengan Nurani, Menegakkan Kebenaran"
HUKUM & ETIKA
1174 artikel ditemukan
Aktivis Mahasiswa Teologi Serukan Aksi Solidaritas Papua, Soroti Ancaman 'Kepunahan' dan Dominasi Militer
HUKUM & ETIKA
Aktivis Mahasiswa Teologi Serukan Aksi Solidaritas Papua, Soroti Ancaman 'Kepunahan' dan Dominasi Militer
Seruan Mahasiswa Teologi tentang "kepunahan" di Papua merupakan alarm hukum yang mendesak evaluasi kewajiban negara berdasarkan prinsip Responsibility to Protec...
03 Agustus 2026
Aksi Massa 'Papua Zona Darurat Militer' Diwarnai Penolakan Pemerintah dan Sorotan Etika Kemanusiaan
HUKUM & ETIKA
Aksi Massa 'Papua Zona Darurat Militer' Diwarnai Penolakan Pemerintah dan Sorotan Etika Kemanusiaan
Penolakan terhadap aksi damai KNPB yang telah memenuhi prosedur hukum merupakan ujian nyata terhadap martabat konstitusi dan prinsip negara hukum. Substansi aks...
03 Agustus 2026
Mengurai Kompleksitas Hukum dan Moral dalam Kebijakan ‘Zero Tolerance’ terhadap Terorisme
HUKUM & ETIKA
Mengurai Kompleksitas Hukum dan Moral dalam Kebijakan ‘Zero Tolerance’ terhadap Terorisme
Kebijakan 'zero tolerance' terhadap terorisme berisiko mengikis prinsip hukum dasar seperti presumption of innocence dan due process, serta berpotensi melanggar...
03 Agustus 2026
Kajian Hukum: Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Perang di Wilayah Konflik
HUKUM & ETIKA
Kajian Hukum: Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Perang di Wilayah Konflik
Artikel ini mengkritisi lemahnya kerangka hukum internasional dalam meminta pertanggungjawaban korporasi multinasional atas kejahatan perang dan pelanggaran HAM...
03 Agustus 2026
Aryanto Sutadi-Hermawan Sulistyo Soroti Dugaan Keterkaitan Sutrimo di Kasus Eks Jampidsus
HUKUM & ETIKA
Aryanto Sutadi-Hermawan Sulistyo Soroti Dugaan Keterkaitan Sutrimo di Kasus Eks Jampidsus
Dugaan keterkaitan Hakim Sutrimo dalam kasus mantan Jampidsus menguak krisis martabat penegakan hukum Indonesia, melanggar prinsip fair trial dan independensi p...
02 Agustus 2026
Gugatan Pidana Mati dan Ganti Rugi Kuadriliun untuk 'Jaringan Alat Sadap Biologis' Dijadwalkan Akhir Tahun
HUKUM & ETIKA
Gugatan Pidana Mati dan Ganti Rugi Kuadriliun untuk 'Jaringan Alat Sadap Biologis' Dijadwalkan Akhir Tahun
Gugatan pidana mati dan ganti rugi kuadriliun terkait dugaan penyadapan biologis menguji batas perlindungan data pribadi dan prinsip perbuatan melawan hukum. Ka...
02 Agustus 2026
Pengamat Hukum: Penyanderaan Awak Kapal di Perairan Indonesia Tuntut Penegakan Hukum Laut yang Tegas
HUKUM & ETIKA
Pengamat Hukum: Penyanderaan Awak Kapal di Perairan Indonesia Tuntut Penegakan Hukum Laut yang Tegas
Penyanderaan awak kapal di perairan Indonesia merupakan pelanggaran struktural terhadap kewajiban inti UNCLOS 1982 dan prinsip etika perang, mengubah isu keaman...
02 Agustus 2026
Saat Polisi dan Ayahnya Bersekongkol Peras Bupati Pemalang, Dalih Bisa Urus Kasus di KPK
HUKUM & ETIKA
Saat Polisi dan Ayahnya Bersekongkol Peras Bupati Pemalang, Dalih Bisa Urus Kasus di KPK
Kasus pemerasan oleh oknum polisi terhadap Bupati Pemalang mengungkap pengkhianatan mendasar terhadap etika profesi kepolisian dan prinsip negara hukum. Tindaka...
02 Agustus 2026
Keterlibatan Perusahaan Keamanan Swasta (PSC) dalam Konflik Sumber Daya: Regulasi Vacuum dan Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter
HUKUM & ETIKA
Keterlibatan Perusahaan Keamanan Swasta (PSC) dalam Konflik Sumber Daya: Regulasi Vacuum dan Potensi Pelanggaran Hukum Humaniter
Operasi perusahaan keamanan swasta dalam konflik sumber daya terjadi dalam vakum regulasi yang berbahaya, menciptakan zona impunitas bagi potensi pelanggaran hu...
01 Agustus 2026
RKUHP dan Ancaman Kriminalisasi 'Tindakan Musuh Negara': Sebuah Analisis Kritis dari Perspektif Hukum Pidana Internasional
HUKUM & ETIKA
RKUHP dan Ancaman Kriminalisasi 'Tindakan Musuh Negara': Sebuah Analisis Kritis dari Perspektif Hukum Pidana Internasional
Norma "tindakan musuh negara" dalam RKUHP mengancam prinsip kepastian hukum (nullum crimen sine lege certa) dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi politik ya...
01 Agustus 2026
Laporan LBH: Penyiksaan dan Penghilangan Paksa Masih Jadi Modus Operandi dalam Penanganan Konflik di Tanah Papua
HUKUM & ETIKA
Laporan LBH: Penyiksaan dan Penghilangan Paksa Masih Jadi Modus Operandi dalam Penanganan Konflik di Tanah Papua
Laporan LBH Jakarta mengungkap praktik sistematis penyiksaan dan penghilangan paksa dalam konflik Papua, yang menandai kegagalan negara memenuhi kewajiban absol...
01 Agustus 2026
Analisis Hukum: Penggunaan Drone Bersenjata di Perbatasan Papua Dinilai Melanggar Prinsip Proporsionalitas Jus in Bello
HUKUM & ETIKA
Analisis Hukum: Penggunaan Drone Bersenjata di Perbatasan Papua Dinilai Melanggar Prinsip Proporsionalitas Jus in Bello
Peningkatan penggunaan drone bersenjata di perbatasan Papua mengundang sorotan kritis terhadap kepatuhan Indonesia pada prinsip proporsionalitas dalam hukum hum...
01 Agustus 2026