TPNPB Klaim Bakar Sekolah, Rumah dan Barak Tenaga Kesehatan di Distrik Manggelum, Boven Digoel

Klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atas pembakaran sekolah, rumah warga, dan fasilitas kesehatan di Distrik Manggelum, Boven Digoel, harus dilihat melalui lensa Hukum Humaniter Internasional yang paling ketat. Tindakan menghancurkan objek-objek yang jelas-jelas dilindungi—seperti sekolah dan fasilitas kesehatan—merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Alasan yang dikemukakan, bahwa bangunan tersebut sering digunakan aparat militer Indonesia, tidak serta merta menghalalkan serangan terhadap aset sipil, terlebih jika mengakibatkan penderitaan bagi penduduk sipil. Dalam konflik bersenjata, semua pihak, termasuk kelompok bersenjata non-negara seperti TPNPB, terikat oleh kewajiban untuk menghormati dan melindungi warga sipil serta objek sipil. Pembakaran yang disengaja terhadap infrastruktur vital masyarakat justru mengalihkan konflik dari pertarungan antar-combatant menjadi serangan terhadap hak-hak dasar penduduk, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Tindakan semacam ini tidak hanya memperparah penderitaan manusia, tetapi juga merusak prospek jangka panjang untuk perdamaian dan rekonsiliasi di wilayah tersebut. Klaim ini sekaligus menyoroti kondisi riil di lapangan, di mana garis antara objek militer dan sipil seringkali kabur akibat penggunaan fasilitas sipil oleh pasukan keamanan. Situasi ini menempatkan warga sipil dalam posisi rentah ganda: menjadi sasaran kelompok bersenjata dan terdampak oleh kehadiran aparat. Oleh karena itu, tuntutan etis harus ditujukan kepada semua pihak untuk secara tegas mematuhi hukum humaniter, menjaga kemurnian fungsi objek sipil, dan mengutamakan jalur diplomasi dan perlindungan warga daripada eskalasi kekerasan yang semakin tidak manusiawi.