Komnas HAM menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada satu pun tujuan politik, keamanan, atau tuduhan keberpihakan yang dapat membenarkan perampasan nyawa warga sipil. Pernyataan ini disampaikan menyusul tewasnya tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Jayawijaya yang ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat dalam perjalanan dinas. Peristiwa ini bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional yang melindungi warga sipil di wilayah konflik. Fakta bahwa korban sedang menjalankan tugas pelayanan publik di sektor pertanian dan peternakan—sektor vital bagi ketahanan pangan masyarakat Papua—menunjukkan bahwa serangan ini secara langsung menargetkan fondasi kehidupan warga sipil.
Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional
Kekerasan Bersenjata yang menimpa tiga ASN tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, khususnya Pasal 51 yang melarang serangan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil. Dalam hukum humaniter, warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan harus dilindungi dalam segala keadaan. Serangan terhadap personil yang menjalankan tugas pelayanan publik, seperti pegawai dinas pertanian, termasuk dalam kategori kejahatan perang apabila dilakukan dalam konteks konflik bersenjata non-internasional seperti di Papua. Beberapa norma yang dilanggar antara lain:
- Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang melarang kekerasan terhadap nyawa dan pribadi, khususnya pembunuhan dalam bentuk apa pun terhadap orang yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.
- Pasal 52 Protokol Tambahan I yang melarang serangan terhadap objek sipil, termasuk infrastruktur pertanian yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil.
- Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter yang melarang serangan yang mengakibatkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.
Kasus ini menegaskan bahwa Perlindungan Warga Sipil harus menjadi prioritas absolut dalam setiap kebijakan keamanan di Papua. Serangan terhadap pekerja pelayanan publik bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pangan dan kesejahteraan.
Catatan Kritis bagi Penegakan Hukum Negara
Komnas HAM juga memberikan catatan kritis kepada aparat negara. Di satu sisi, negara wajib menuntut pertanggungjawaban pelaku kekerasan bersenjata. Namun di sisi lain, dalam proses Penegakan Hukum, aparat diminta untuk menghindari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional. Ini merupakan penegasan prinsip twin obligations: negara harus menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan, sekaligus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kekuatannya sendiri. Dalam konteks Papua, seringkali aparat keamanan dituduh menggunakan kekuatan berlebihan yang justru memperkeruh suasana dan melahirkan siklus kekerasan baru. Oleh karena itu, penyelidikan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi keharusan. Hanya dengan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, martabat hukum dapat ditegakkan tanpa menodainya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.
Analisis kritis yang layak diajukan adalah: apakah negara benar-benar serius melindungi warga sipil di Papua? Ataukah pendekatan keamanan yang ada justru semakin mengorbankan mereka yang tidak bersalah? Pertanyaan etis ini harus dijawab dengan aksi nyata, bukan sekadar pernyataan verbal. Aktivis hukum dan masyarakat sipil perlu terus mendorong agar setiap pelanggaran Hukum Humaniter dituntaskan secara hukum, tanpa pandang bulu, dan agar negara tidak jatuh ke dalam perangkap legitimasi kekerasan yang justru merongrong kedaulatannya sendiri.
