Satgas TNI Kontak Tembak dengan OPM di Nduga, Panglima Tegaskan Prinsip Salus Populi

Satuan Tugas Koops TNI Habema kembali terlibat kontak senjata dengan kelompok TPNPB-OPM di Kabupaten Nduga, Papua. Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa operasi pengejaran dilakukan dengan mengedepankan rules of engagement (ROE) untuk memastikan profesionalitas dan penghormatan terhadap hukum serta HAM. Pernyataan ini merupakan klaim normatif yang wajib diawasi ketat implementasinya di lapangan, mengingat sejarah konflik di wilayah tersebut sarat dengan pelaporan pelanggaran oleh berbagai pihak. Komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip 'keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi' (salus populi suprema lex esto) yang dijadikan pedoman harus diuji dalam praktik. Pernyataan tentang 'menangkap hidup atau mati' anggota kelompok bersenjata, meski dalam konteks operasi militer, berpotensi mengaburkan garis antara penegakan hukum dan eksekusi di luar proses peradilan. Dalam hukum humaniter internasional, penggunaan kekuatan mematikan haruslah sebanding, perlu, dan sebagai upaya terakhir, terutama dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Situasi ini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari institusi militer. Setiap kontak senjata yang melibatkan kekuatan negara wajib disertai pelaporan publik yang jelas mengenai kronologi, penggunaan kekuatan, dan korban di pihak sipil. Tanpa mekanisme verifikasi independen, pernyataan resmi berisiko menjadi retorika kosong yang tidak menyentuh substansi perlindungan martabat hukum warga di zona konflik. Pengawasan parlemen dan lembaga nasional HAM menjadi kunci untuk memastikan ROE bukan sekadar slogan, melainkan operasionalisasi nyata dari etika perang.