Dunia internasional kembali disuguhi paradigma hukum yang timpang di wilayah pendudukan. Pernyataan Indonesia yang mengutuk kekerasan di Tepi Barat—sekalipun diperlukan—terjebak dalam tradisi diplomatik kosong bila tak dibarengi dengan aksi kolektif untuk memaksa pertanggungjawaban hukum. Kutukan tanpa mekanisme penegakan hanyalah hiburan retorika yang membiarkan pelanggaran hukum humaniter berlangsung berulang. Peringatan keras Kantor HAM PBB sehari sebelumnya tentang akselerasi aneksasi dan kekerasan pemukim Israel seharusnya menjadi momentum bukan sekadar untuk deklarasi kutukan, melainkan untuk menguji komitmen nyata negara-negara dalam menjamin martabat hukum di wilayah yang status pendudukannya telah melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Kutukan Diplomatik vs. Imperatif Penegakan Hukum Humaniter
Pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, seperti banyak pernyataan serupa dari negara lain, mengikuti skrip yang telah usang: mengutuk kekerasan, menyerukan deeskalasi, dan menghimbau penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, dalam tatanan konflik asimetris seperti di Tepi Barat, himbauan semacam itu seringkali menjadi penanda ketidakberdayaan sistem internasional. Efektivitas sebuah kutukan ditentukan bukan oleh diksinya, melainkan oleh kemauan politik kolektif untuk menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah penegakan hukum. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah:
- Apakah kutukan tersebut disertai dengan upaya konkret untuk mendorong pertanggungjawaban melalui badan-badan hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC)?
- Apakah ada inisiatif untuk membentuk koalisi negara-negara yang menuntut penilaian ulang terhadap perjanjian atau hubungan bilateral dengan pihak yang melanggar?
- Bagaimana memastikan bahwa norma-norma hukum humaniter, khususnya Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, tidak hanya dikutip tetapi juga diterapkan secara memaksa?
Aneksasi dan Kekerasan Pemukim: Melampaui Retorika Menuju Perlindungan Nyata
Peringatan Kantor HAM PBB yang disebutkan dalam pernyataan Indonesia bukanlah laporan biasa; ia adalah dokumentasi sistematis dari proses pembersihan etnis yang berjalan lambat melalui aneksasi dan teror yang diinstitusionalisasi. Deklarasi kutukan Indonesia berada pada konteks ini. Namun, pertanyaan etis yang muncul adalah: apakah cukup hanya menempatkan kutukan pada 'konteks yang tepat' tanpa melakukan terobosan diplomatik untuk menghentikan konteks itu sendiri? Perlindungan warga sipil di wilayah pendudukan adalah kewajiban erga omnes—kewajiban yang mengikat seluruh negara. Oleh karena itu, tindakan kolektif menjadi sebuah imperatif, bukan pilihan. Ini mencakup:
- Mendukung dan memperkuat mandat badan-badan pencari fakta independen PBB di wilayah tersebut.
- Menggunakan semua forum multilateral untuk mengisolasi dan memberikan tekanan hukum kepada entitas yang memfasilitasi atau membiarkan kekerasan pemukim.
- Mengadvokasi penerapan mekanisme sanksi yang ditargetkan terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran hukum humaniter yang berat.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan dan perluasan permukiman ilegal adalah kebijakan yang disengaja, bukan insiden sporadis. Dalam situasi seperti ini, respon komunitas internasional—termasuk pernyataan Indonesia—harus beranjak dari sekadar mengutuk pelanggaran menjadi secara aktif membangun kerangka pertanggungjawaban. Martabat hukum internasional tidak akan pernah terpulihkan hanya melalui kata-kata; ia memerlukan tindakan berani yang memprioritaskan keadilan atas kepentingan politik jangka pendek. Apakah dunia, dan khususnya negara-negara yang mengklaim memegang prinsip-prinsip kemanusiaan, memiliki keberanian untuk melakukan transisi ini?
