Kerapuhan tata kelola pengadaan alutsista strategis Indonesia tidak hanya mencoreng tata kelola anggaran pertahanan, tetapi telah melanggar prinsip inti etika pertahanan dan ius ad bellum (hukum yang mengatur perihal perang). Praktik tender tertutup yang sarat konflik kepentingan dan minim transparansi bukan sekadar soal inefisiensi anggaran; ia merupakan bentuk kelalaian struktural negara dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk memastikan kesiapan tempur dan keselamatan prajurit sesuai standar hukum humaniter internasional. Setiap kompromi terhadap kualitas alat utama sistem pertahanan akibat korupsi adalah pelanggaran martabat hukum dan keselamatan personel di garis depan.
Erosi Etika Pertahanan dan Ancaman terhadap Kewajiban Negara
Dari perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban imperatif (obligation of conduct dan obligation of result) untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan alat yang memadai guna menjalankan operasi militer secara efektif, proporsional, dan sesuai standar. Pengadaan yang korup meruntuhkan pondasi kewajiban ini dengan implikasi yang jauh melampaui kerugian fiskal:
- Pelanggaran Prinsip Kepantasan (Fitness for Purpose): Alutsista yang diperoleh melalui proses penuh nepotisme seringkali gagal memenuhi standar teknis dan keamanan operasional, sehingga meningkatkan risiko kegagalan misi dan korban jiwa di lapangan.
- Pengabaian Kewajiban Perlindungan (Duty of Care): Negara mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melindungi nyawa prajurit dengan menyediakan peralatan yang tidak memadai, suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian (negligence) dalam kerangka hukum internasional.
- Peningkatan Risiko Pelanggaran HAM: Kegagalan sistemik akibat peralatan buruk dapat memicu penggunaan kekuatan yang tidak proporsional atau pelanggaran hukum humaniter, sehingga menyeret negara ke dalam tanggung jawab internasional.
Kemandirian yang Terjual: Alih Teknologi Semu dan Ketergantungan Strategis
Selain mencederai etika pertahanan, skema pengadaan yang melibatkan vendor asing tanpa mekanisme alih teknologi yang transparan dan mengikat merupakan ancaman jangka panjang bagi kedaulatan. Ketergantungan teknologi yang permanen membuat postur pertahanan nasional rentan terhadap tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasokan. Parahnya, keterlibatan perusahaan perantara dengan koneksi politik kuat dalam tender strategis hanya memperdalam problem akuntabilitas, di mana kepentingan nasional dikalahkan oleh jaringan oligarki yang menguasai akses. Dalam konteks ini, transparansi bukanlah sekadar nilai tata kelola, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan industri pertahanan dalam negeri dan kemandirian strategis.
Pertanyaan kritis yang harus dijawab oleh aktivis hukum dan pengawas negara adalah: hingga titik mana kelalaian dalam pengadaan alutsista dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, khususnya terkait kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin hak atas kehidupan serta keselamatan personel militernya? Lebih jauh, apakah praktik korupsi di sektor strategis ini tidak pada hakikatnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, yang mewajibkan negara untuk mempertahankan kedaulatan dengan segala upaya yang sah dan bermartabat?
Momentum reformasi sektor keamanan harus mengarah pada penegakan standar hukum yang lebih tinggi, di mana setiap kontrak pertahanan diuji dengan parameter accountability, legality, dan necessity. Tanpa komitmen pada prinsip-prinsip ini, proyek-proyek strategis hanya akan menjadi ajang perburuan rente yang mengorbankan nyawa prajurit dan menggerogoti kedaulatan bangsa di panggung politik internasional.
