Pemilihan Satuan Latihan Brimob Polri di Cikeas sebagai lokasi puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 mengundang kritisi mendalam terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum dalam negara demokrasi. Pergeseran dari ruang publik seperti Monumen Nasional (Monas) ke kompleks pelatihan bersenjata tidak hanya merupakan perubahan lokasi, tetapi sebuah simbolisasi yang dapat mengisyaratkan pengurangan visibilitas publik dan potensi pengalihan fokus dari mandat pelayanan yang lebih substantif. Dalam konteks Tata Kelola yang baik (Good Governance), setiap alokasi sumber daya dan keputusan administratif institusi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta sejalan dengan prioritas utama mereka: penegakan hukum yang berkeadilan dan profesionalisme dalam pelayanan.
Simbolisme dalam Ruang Terbatas: Ancaman terhadap Prinsip Negara Demokrasi?
Perayaan Hari Bhayangkara yang dilaksanakan di fasilitas internal Polri, seperti Satlat Brimob Cikeas, membawa implikasi hukum dan etika bagi posisi institusi penegak hukum dalam demokrasi. Institusi seperti Polri memiliki tugas utama melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan penegakan hukum yang transparan. Pemindahan perayaan dari ruang publik terbuka ke lokasi yang bersifat militer dan terbatas dapat dipersepsikan sebagai langkah yang menginternalisasi peristiwa publik, mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses simbolis tersebut, dan mungkin menghindari interaksi dengan kerumunan yang kritis. Dari sudut pandang etika perang dan keamanan nasional, simbolisme yang terkait dengan fasilitas bersenjata dapat mengaburkan garis antara fungsi polisi sebagai penegak hukum sipil dan persepsi sebagai entitas militer, yang berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola hukum yang berkeadilan.
- Prinsip transparansi dalam Good Governance mensyaratkan bahwa institusi publik harus membuka akses bagi masyarakat terhadap kegiatan simbolis mereka, sebagai bagian dari akuntabilitas.
- Dalam konteks hukum internasional dan etika perang, fungsi polisi harus tetap sebagai penegak hukum sipil yang berbeda dari militer, untuk menghindari stigmatisasi dan pelanggaran hak-hak dasar.
- Simbolisme perayaan di fasilitas internal dapat menciptakan jarak psikologis antara Polri dan masyarakat, yang bertentangan dengan mandat pelayanan mereka.
Proporsionalitas dalam Tata Kelola: Prioritas antara Perayaan dan Reformasi Substantif
Skala perayaan Hari Bhayangkara yang melibatkan sekitar 9.000 peserta dari Polri, TNI, dan komponen masyarakat, dengan Presiden sebagai inspektur upacara, memerlukan sumber daya finansial dan logistik yang tidak kecil. Pertanyaan etis muncul: apakah alokasi sumber daya untuk perayaan simbolis semacam ini proporsional dengan tuntutan reformasi Polri yang belum tuntas? Reformasi tersebut mencakup peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan penanganan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi institusi. Dalam prinsip Tata Kelola yang baik, prioritas harus diberikan pada substansi pelayanan dan penegakan hukum, bukan pada simbolisme yang mungkin hanya berfungsi sebagai pengalihan fokus dari isu-isu mendasar.
- Prinsip proporsionalitas dalam Good Governance menuntut bahwa setiap penggunaan sumber daya publik harus sejalan dengan prioritas utama institusi, yaitu pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
- Reformasi Polri yang substantif, seperti peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme, harus menjadi fokus utama, bukan perayaan yang bersifat simbolis dan besar-besaran.
- Alokasi untuk perayaan dapat dipertanyakan dalam konteks kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang lebih baik dan penanganan kasus HAM yang belum optimal.
Simbolisme dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas harus dilihat tidak hanya sebagai peristiwa ritual, tetapi sebagai sebuah refleksi terhadap komitmen Polri terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika dalam tata kelola mereka. Pertanyaan mendasar bagi aktivis hukum dan masyarakat adalah: apakah perubahan lokasi dan skala perayaan ini merupakan langkah yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas institusi, atau sebaliknya, sebuah pengalihan fokus dari reformasi substantif yang masih diperlukan? Dalam demokrasi yang sehat, simbolisme harus selalu diikuti dengan substansi yang konkret dan dapat diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan serta penegakan hukum yang berkeadilan.
