Tiga nyawa sipil yang melayang di Seradala, Yahukimo, bukan sekadar titik statistik yang memilukan. Ini adalah cermin buram dari dehumanisasi hukum, di mana klaim sepihak mengenai status korban sebagai intelejen mengubah tragedi menjadi arena perebutan narasi yang mematikan. Inti tragedi ini adalah penggerusan prinsip jus in bello—hukum yang mengatur perilaku dalam perang—oleh kepentingan untuk membenarkan kematian. Ketika proses hukum digantikan oleh tuduhan sepihak, martabat hukum bergeser menjadi martabat kekuasaan, dan kematian warga sipil tewas menjadi biaya politik yang diterima begitu saja.
Anatomi Pelanggaran: Ketika Klaim Sepihak Menggantikan Proses Hukum
Praktik pelabelan terhadap warga sipil sebagai 'mata-mata' atau 'informan' di zona konflik Papua telah menjelma menjadi mekanisme yang tidak hanya membingungkan, tetapi terutama mengkriminalisasi. Praktik ini berfungsi sebagai alat justifikasi ex post facto untuk tindakan mematikan, sebuah modus operandi yang melanggar inti etika perang dan hukum humaniter internasional (HLI). Kematian 43 warga sipil di Papua pada paruh pertama 2026, sebagaimana dicatat Komnas HAM, menguak pelanggaran sistematis terhadap prinsip fundamental HLI:
- Pelanggaran Prinsip Pembedaan (Distinction): Pasal 48 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 mewajibkan pembedaan absolut antara kombatan dan warga sipil. Klaim bahwa korban di Yahukimo adalah intelejen, tanpa didukung bukti terverifikasi secara independen, merupakan bentuk 'penyamaran' status yang mengikis kewajiban absolut ini.
- Pelanggaran Prinsip Proporsionalitas: Pasal 51(5)(b) Protokol yang sama melarang serangan yang diperkirakan menyebabkan korban sipil berlebihan dibanding keuntungan militer. Penembakan yang didasarkan pada kecurigaan yang tidak diverifikasi jelas tidak memenuhi standar proporsionalitas ini.
- Penghancuran Praduga Tak Bersalah: Hak fundamental yang dilindungi instrumen HAM internasional ini menguap dalam logika perang. Warga sipil, melalui narasi sepihak, diubah status hukumnya dari yang dilindungi menjadi target sah—sebuah alih status yang tidak manusiawi dan melawan hukum.
Vakum Verifikasi: Negara dalam Ujian Martabat Hukum
Inti krisis dari insiden Yahukimo terletak pada absennya verifikasi independen yang dapat diterima semua pihak. Bantahan atau penjelasan sepihak dari institusi negara, meski merupakan bagian dari komunikasi krisis, tidak menggugurkan kewajiban hukum negara yang lebih mendasar: untuk menyelidiki setiap hilangnya nyawa sipil secara imparsial, efektif, dan transparan. Martabat sebuah negara diukur dari komitmennya pada prosedur hukum yang adil, bukan pada kemampuannya mempertahankan sebuah narasi. Realitas di Papua justru menampilkan pola mengerikan yang mengerdilkan martabat tersebut:
- Monopoli Narasi dan Blokade Kebenaran: Situasi saling tuduh antara TNI dan TPNPB-OPM kerap menciptakan 'kabut perang' informasi. Kabut ini, yang terkadang dipelihara, menghalangi akses publik terhadap fakta material yang diperlukan untuk penilaian hukum yang obyektif.
- Ketiadaan Investigasi Gabungan yang Kredibel: Tidak adanya mekanisme investigasi yang melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM, atau lembaga pemantau yang diakui secara internasional, membuat setiap temuan menjadi rentan diragukan. Ini menciptakan siklus ketidakpercayaan yang abadi.
Kegagalan negara menyediakan dan menghormati mekanisme verifikasi independen bukanlah kelalaian administratif, melainkan bentuk pelanggaran terselubung. Kegagalan ini mengonversi kewajiban hukum menjadi pilihan politik, dan mengubah prinsip akuntabilitas menjadi fatamorgana di tengah padang konflik. Pertanyaan yang harus dihadapi bukan lagi 'siapa yang bertanggung jawab?', tetapi 'mengapa negara membiarkan dirinya gagal menjalankan kewajiban paling mendasarnya untuk mencari kebenaran secara adil?' Di titik ini, konflik bukan lagi sekadar perebutan teritori, melainkan perebutan makna kebenaran dan keadilan itu sendiri.
