Penerbitan Keputusan Menteri LHK tentang penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di Jalur Gaza bukan sekadar langkah administratif. Ini merupakan klaim diam-diam yang signifikan: pengakuan yurisdiksi ekstrateritorial dan kewajiban negara terhadap dampak lingkungan dalam konflik bersenjata. Dengan menggunakan instrumen hukum lingkungan domestik untuk menyoroti kehancuran ekosistem di zona perang, Indonesia secara implisit mendalilkan bahwa prinsip hukum humaniter internasional—khususnya perlindungan lingkungan alam—harus memiliki mekanisme penegakan yang konkret, melampaui retorika diplomasi.
KLHS Gaza: Pintu Masuk untuk Reaktualisasi Kewajiban Negara dalam Hukum Humaniter
Inisiatif ini, jika dibaca secara jernih, merupakan upaya reaktualisasi Pasal 55 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Pasal tersebut secara eksplisit melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerusakan luas, berkepanjangan, dan parah terhadap lingkungan alam. Dengan memulai proses AMDAL strategis, Indonesia sesungguhnya sedang membangun argumen bahwa kehancuran lingkungan di Gaza—yang mencakup perusakan sumber air, tanah pertanian, dan infrastruktur sanitasi—tidak boleh dilihat sebagai 'collateral damage' semata, melainkan sebagai:
- Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang spesifik, terlepas dari status konflik.
- Kejahatan terhadap Martabat Hukum, di mana hukum dikesampingkan oleh logika militeristik.
- Ancaman terhadap Warisan Umat Manusia, karena lingkungan yang rusak parah merampas hak hidup generasi mendatang, sebuah prinsip yang juga diakui dalam hukum lingkungan internasional.
Antara Inovasi Hukum dan Risiko Simplifikasi Diplomatik
Meski inovatif, pendekatan melalui AMDAL menyimpan risiko serius: dikerdilkan menjadi alat kampanye diplomatik 'lunak' yang kosong substansi. Tanpa langkah konkret lanjutan, KLHS untuk Jalur Gaza bisa terjebak sebagai simbol belaka. Esensi kritis dari hukum humaniter terletak pada penegakannya, bukan perumusannya. Indonesia memiliki kewajiban etis untuk melanjutkan momentum ini dengan:
- Mendorong secara resmi penyelidikan oleh International Criminal Court (ICC) terkait dugaan kejahatan perang terhadap lingkungan (ecocide), dengan menyediakan temuan awal KLHS sebagai amicus curiae.
- Memperkuat kapasitas forensik lingkungan untuk mendokumentasikan kehancuran ekosistem Gaza dengan standar pembuktian yang dapat diterima di pengadilan internasional.
- Mengintegrasikan isu perlindungan lingkungan ini ke dalam strategi litigasi dan advokasi hukum internasional yang lebih luas, melibatkan koalisi negara-negara global south.
Pertanyaan etis yang paling menggugah bagi para aktivis hukum adalah: Sudah siapkah Indonesia beralih dari menjadi ‘norm entrepreneur’ yang hanya berbicara tentang prinsip, menjadi ‘norm enforcer’ yang berani menggunakan seluruh instrumen hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban? Ketika sebuah negara menggunakan alat hukum domestiknya untuk menyentuh ranah konflik bersenjata internasional, ia memikul tanggung jawab moral untuk konsisten menjadikan hukum sebagai panglima, menantang segala narasi yang memisahkan kemanusiaan dari kelestarian lingkungan hidup. Apakah kita akan membiarkan momentum ini berlalu sebagai catatan kaki dalam diplomasi, atau menjadikannya batu pijakan bagi penegakan hukum humaniter yang sesungguhnya?
