Dalam sebuah pernyataan yang membuka ruang refleksi hukum yang dalam, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menempatkan perang narasi sebagai salah satu ancaman paling berbahaya bagi lingkungan strategis kontemporer. Pernyataan ini, jika ditelusuri dari perspektif hukum internasional dan etika konflik, bukanlah sekadar alarm keamanan militer, melainkan pengakuan serius atas pergeseran medan tempur ke ranah yang jauh lebih kompleks: ruang informasi dan persepsi publik. Pergeseran ini menghadirkan paradoks; sementara domain fisik konflik diatur oleh hukum humaniter internasional yang relatif mapan, domain informasi masih menjadi wilayah kelabu yang rentan manipulasi, mempertanyakan legitimasi keamanan nasional itu sendiri bila dibangun di atas kebohongan yang sistematis.
Dekonstruksi Hukum: Ketika Narasi Menjadi Senjata Asimetris
Konsep perang narasi mengacu pada penggunaan informasi yang terstruktur dan disengaja untuk membentuk opini publik, melemahkan lawan, dan mencapai tujuan strategis tanpa pertempuran fisik. Dari kacamata etika perang, praktik ini berpotensi melanggar prinsip dasar seperti kejujuran (honesty) dan proporsionalitas. Narasi yang dimanipulasi dapat mengaburkan fakta, menciptakan casus belli (alasan perang) yang palsu, atau memperpanjang konflik dengan membenarkan tindakan agresi yang sebenarnya tidak proporsional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: hingga titik mana kebebasan berekspresi dan operasi informasi suatu negara masih berada dalam koridor hukum, dan kapan ia telah bertransformasi menjadi senjata informasi yang bermusuhan? Kerangka hukum internasional, terutama Hukum Humaniter Internasional dan kovenan hak asasi manusia, belum secara komprehensif mengatur batasan-batasannya, menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan dalam pertarungan geopolitik modern.
- Pelanggaran Potensial: Manipulasi narasi dapat melanggar semangat Pasal 20 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang melarang propaganda untuk perang.
- Dilema Proporsionalitas: Efek dari serangan narasi terhadap stabilitas sosial dan legitimasi pemerintahan sulit diukur, sehingga prinsip proporsionalitas dalam penggunaan 'senjata' non-kinetik menjadi kabur.
- Erosi Martabat Hukum: Negara yang terlibat dalam perang narasi tanpa batas etis berisiko mengikis prinsip negara hukum (rule of law) baik di tingkat domestik maupun internasional.
Membangun Ketahanan Nasional: Dari Kapasitas Teknis Menuju Kedaulatan Hukum
Peringatan Panglima TNI harus dipahami sebagai seruan untuk membangun ketahanan nasional yang tidak lagi bersandar semata pada kekuatan fisik atau teknologi cyber, tetapi yang berakar pada kedaulatan hukum dan keteguhan etika. Dalam konteks ini, ketahanan informasi suatu bangsa diuji oleh kemampuannya untuk membedakan, mengkritisi, dan menangkal narasi yang menyesatkan berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku. Tantangan keamanan nasional kini mencakup perlindungan terhadap ekosistem informasi publik dari polusi dan keracunan yang disengaja. Upaya ini bukan hanya tugas institusi militer atau intelijen, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, termasuk lembaga peradilan, media, dan masyarakat sipil, untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, respons terhadap ancaman perang narasi harus multidimensi. Di satu sisi, diperlukan penguatan kapasitas teknis dan intelijen untuk mendeteksi dan melawan kampanye informasi bermusuhan. Di sisi lain, dan ini yang lebih fundamental, diperlukan konsolidasi institusi hukum dan etika publik yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap narasi resmi negara. Tanpa fondasi kepercayaan ini, upaya kontra-narasi apa pun akan dipandang sebagai propaganda balasan, memperdalam krisis legitimasi. Negara perlu secara proaktif mendefinisikan, melalui perangkat hukum yang jelas dan partisipatif, batasan operasi informasi ofensif dan defensifnya, serta memastikan bahwa semua tindakan tetap berada dalam koridor hukum internasional yang menghormati martabat manusia dan kedaulatan bangsa lain.
Peringatan tentang bahaya perang narasi pada akhirnya mengajak kita untuk merenungkan sebuah paradoks modern: di era informasi yang melimpah, kebenaran justru menjadi komoditas yang langka dan rentan diperebutkan. Apakah masyarakat internasional siap merumuskan suatu lex informatica – hukum baru untuk konflik informasi – yang dapat membedakan antara diplomasi publik, kebebasan berekspresi, dan serangan informasi yang melanggar kedaulatan? Ataukah kita akan membiarkan ruang digital menjadi medan tempur tanpa aturan, di mana narasi yang paling efektif, terlepas dari kebenarannya, menjadi pemenangnya, mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian yang menjadi fondasi tatanan dunia pasca-Perang Dunia II?
