Rencana pengiriman amunisi oleh Indonesia kepada junta militer Myanmar memicu kekhawatiran serius di kalangan pakar hukum internasional. Prof. Dr. Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya melanggar prinsip hukum humaniter internasional, tetapi juga mengancam status netralitas Indonesia yang selama ini dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, pengiriman senjata berpotensi memperpanjang konflik internal Myanmar dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih luas, terutama terhadap warga sipil Rohingya yang rentan.
Dasar Hukum dan Pelanggaran Etika Perang
Tindakan pengiriman amunisi ke junta militer Myanmar melanggar sejumlah norma hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Berdasarkan analisis Prof. Hikmahanto, pelanggaran tersebut mencakup:
- Konvensi Jenewa 1949, yang melarang kekerasan sistematis terhadap warga sipil, termasuk kelompok etnis Rohingya yang telah menjadi target diskriminasi dan kekerasan.
- Embargo Senjata rekomendasi Dewan HAM PBB, yang secara eksplisit menyerukan negara-negara anggota untuk tidak memasok persenjataan ke pihak-pihak yang terlibat pelanggaran HAM berat di Myanmar.
- Piagam PBB, khususnya pasal yang melarang campur tangan dalam urusan internal negara lain, yang menjadi landasan prinsip netralitas Indonesia.
Selain melanggar hukum, pengiriman senjata juga bertentangan dengan etika perang yang mendasari hukum humaniter internasional. Pasokan persenjataan ini berpotensi digunakan untuk melakukan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil, sebuah tindakan yang jelas melanggar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi dalam konflik bersenjata.
Dampak terhadap Citra dan Netralitas Indonesia
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi martabat hukum dan hak asasi manusia di forum internasional. Namun, langkah ini justru akan mencoreng citra tersebut. Prof. Hikmahanto mengingatkan bahwa netralitas Indonesia sebagai negara non-blok dan mediator konflik akan dipertanyakan. Dalam konteks hukum internasional, netralitas adalah posisi yang harus dipegang teguh untuk menjaga kredibilitas diplomasi. Jika Indonesia mengirimkan senjata, maka posisi itu akan hilang dan negara lain akan melihat Indonesia sebagai pihak yang tidak konsisten dalam mematuhi prinsip-prinsip perdamaian.
Lebih jauh, pengiriman senjata ke Myanmar juga dapat memperkuat rezim otoriter junta militer yang telah dikecam dunia internasional. Tindakan ini tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga memberikan legitimasi tidak langsung kepada pelanggaran HAM yang terjadi. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga secara moral dan etis.
Sebagai aktivis hukum dan masyarakat madani, kita harus mempertanyakan: apakah kita rela mengorbankan martabat hukum dan hak asasi manusia demi kepentingan politik jangka pendek? Atau akankah kita teguh mempertahankan prinsip netralitas dan kemanusiaan sebagai fondasi diplomasi Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia di mata dunia.
