Peningkatan kapabilitas dan aktivitas operasi cyber militer Indonesia secara intensif belum dibarengi dengan konstruksi hukum domestik yang spesifik dan kukuh. Tanpa kejelasan regulasi dan batasan normatif, setiap serangan atau operasi di ranah digital berpotensi melanggar prinsip dasar hukum internasional dan hak asasi manusia—khususnya privasi dan kebebasan informasi. Kerangka hukum yang ambigu ini, menurut aktivis hukum digital, membuka ruang bagi pelanggaran tanpa akuntabilitas, mengubur martabat hukum di bawah alasan keamanan nasional.
Etika Perang Digital: Proportionality dan Distinction dalam Domain Cyber
Prinsip proportionality dan distinction dalam etika perang konvensional wajib ditransposisi ke domain cyber. Serangan cyber yang tidak membedakan target militer dan infrastruktur sipil dapat menyebabkan kerusakan luas yang melanggar prinsip tersebut. Padahal, hukum humaniter internasional—sebagaimana termaktub dalam Protokol Tambahan I Konvensi Geneva 1977—menetapkan bahwa:
- Serangan harus diarahkan hanya pada objek militer;
- Dampak pada warga sipil dan objek sipil harus diminimalisasi;
- Kerusakan yang terjadi tidak boleh melebihi keuntungan militer yang diharapkan.
Dalam konteks operasi cyber militer, prinsip ini menjadi kompleks karena sifat jaringan digital yang terhubung dan saling tergantung. Namun, ketidakmampuan membedakan target bukanlah alasan untuk mengabaikan norma. Indonesia, sebagai negara yang mengaku berlandaskan hukum, harus mengintegrasikan prinsip ini dalam setiap operasi cybernya—atau risiko menjadi pelaku pelanggaran etika perang yang sistematis.
Vacuum Legal dan Ancaman terhadap Stabilitas Internasional
Hukum internasional untuk domain cyber memang masih berkembang, tetapi ketiadaan regulasi domestik yang progresif membuat Indonesia berada dalam posisi rentan. Negara ini belum memiliki framework hukum yang memadai untuk mengatur operasi cyber militer, sehingga setiap tindakan bisa menjadi grey area yang mengancam stabilitas internasional. Pembangunan kapabilitas cyber tanpa pondasi etika dan hukum yang kuat berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam konflik cyber yang destruktif, melanggar martabat hukum sebagai bangsa yang menghormati norma internasional.
Penting bagi Indonesia untuk secara proaktif:
- Merumuskan regulasi domestik yang jelas mengatur limitasi dan prosedur operasi cyber militer;
- Berpartisipasi aktif dalam pembentukan norma internasional—seperti melalui proses UN GGE (Group of Governmental Experts) on Cybersecurity;
- Mengadopsi prinsip due diligence dalam hukum internasional untuk mencegah serangan cyber yang berasal dari infrastruktur di wilayahnya.
Tindakan ini bukan hanya urusan teknis, tetapi merupakan manifestasi komitmen terhadap etika perang dan penghormatan terhadap sistem hukum global. Tanpa itu, Indonesia mungkin akan menggunakan kekuatan cyber dengan cara yang ilegal dan tidak etis, merusak reputasi internasionalnya serta memicu ketidakstabilan regional.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang menggugah setiap aktivis hukum adalah: Apakah Indonesia bersedia mengorbankan martabat hukum dan prinsip etika perang demi keunggulan strategis di domain cyber? Ataukah negara ini akan memilih menjadi pionir dalam membangun norma cyber yang menghormati hak asasi manusia dan stabilitas internasional? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan legitimasi operasi cyber militer Indonesia, tetapi juga menegaskan apakah Indonesia masih berpegang pada janji konstitusionalnya sebagai negara hukum yang beradab.
