Langkah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang secara tegas mendesak tim hukum korban untuk mengajukan upaya hukum kasasi hingga Peninjauan Kembali (PK) atas putusan banding yang meringankan hukuman pelaku penyiraman Andrie Yunus, menandai intervensi negara yang langka dan sarat makna. Putusan yang membatalkan pemecatan dan meringankan vonis terhadap prajurit yang melakukan kekerasan brutal ini tidak hanya dinilai merendahkan martabat korban, tetapi juga mengancam komitmen negara terhadap perlindungan HAM dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, desakan Menteri HAM menjadi pintu masuk kritis untuk menguji sejauh mana sistem peradilan mampu mengoreksi dirinya sendiri dan menegakkan keadilan yang berpihak pada korban, bukan pelaku.
Etika Militer dan Tanggung Jawab Profesi: Pemecatan sebagai Konsekuensi Normatif
Pernyataan Menteri HAM bahwa pemecatan merupakan konsekuensi wajar bagi prajurit yang terbukti melakukan penyerangan brutal menyentuh inti etika militer dan tanggung jawab profesi. Tindakan pelaku tidak hanya merupakan pelanggaran pidana biasa, tetapi juga mencederai kehormatan negara, institusi BAIS, dan militer secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dimensi normatif yang diabaikan oleh putusan banding tersebut:
- Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat kemanusiaan. Tindakan penyiraman terhadap pembela HAM jelas melanggar pasal ini dan seharusnya mendapat respons hukum yang berat.
- Pasal 8 Kode Etik Prajurit TNI menegaskan bahwa prajurit wajib menjaga kehormatan diri, satuan, dan negara. Melakukan kekerasan terhadap warga sipil, apalagi pembela HAM, adalah bentuk penghinaan terhadap etos militer dan prinsip disiplin yang tak bisa ditoleransi.
- Dalam perspektif hukum humaniter internasional, tindakan kekerasan terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk pembela HAM, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan (principle of humanity).
- Membiarkan pelaku tetap berdinas setelah terbukti melakukan kekerasan brutal berarti mengabaikan doktrin tanggung jawab komando dan menjaga integritas institusi militer. Ini menjadi preseden berbahaya bagi penegakan disiplin di tubuh TNI.
Perspektif Korban dan Legitimasi Negara: Ujian bagi Sistem Peradilan
Desakan Menteri HAM untuk mengajukan kasasi hingga PK juga mengandung kritik implisit terhadap putusan yang dinilai tidak memiliki kepekaan sosial. Dalam situasi pemerintah yang tengah berupaya membangun iklim HAM dan demokrasi, putusan yang miring seperti ini dapat merusak legitimasi upaya tersebut dan mengirim pesan keliru bahwa kekerasan terhadap pembela HAM bisa dihukum ringan. Langkah hukum lanjutan ini menjadi ujian bagi keberanian sistem peradilan untuk mengoreksi dirinya sendiri dan memulihkan rasa keadilan yang telah terluka. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa ukuran keadilan harus dilihat dari perspektif korban, bukan pelaku — menantang paradigma yudisial yang sering kali abai terhadap penderitaan korban. Jika negara serius menegakkan HAM, maka upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali bukan sekadar opsi prosedural, melainkan kewajiban moral dan konstitusional yang harus diambil demi memulihkan martabat hukum dan memberikan efek jera yang nyata.
Pertanyaan etis yang kini menggantung di hadapan aktivis hukum dan masyarakat adalah: akankah sistem peradilan Indonesia berani melakukan koreksi diri dan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pembela HAM tidak akan ditoleransi, atau justru akan kembali membiarkan prajurit pelaku kekerasan lolos dengan vonis ringan dan tetap menjalankan tugas? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan nasib satu korban, tetapi juga menjadi cermin komitmen negara terhadap HAM, supremasi hukum, dan martabat profesi militer. Aktivis hukum dan pencari keadilan harus terus mendesak agar upaya kasasi dan PK tidak hanya menjadi wacana, melainkan langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara tidak akan pernah diam ketika keadilan dikhianati oleh pemilik wewenang itu sendiri.
