Menteri HAM Kutuk OPM Kodap III Ndugama Sandera 9 Perempuan di Jila, Nilai Pelanggaran HAM Serius

Menteri HAM Natalius Pigai mengecam keras penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila, Mimika, oleh kelompok bersenjata OPM Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya. Pigai menegaskan bahwa tindakan terhadap warga sipil, terutama kelompok rentan seperti perempuan, merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pernyataan ini menempatkan aksi penyanderaan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, yang secara tegas melindungi warga sipil dari penyanderaan dan menetapkan bahwa mereka tidak boleh menjadi obyek serangan atau alat dalam pertarungan bersenjata. Kecaman ini menyoroti prinsip dasar dalam konflik bersenjata: pembedaan (distinction) dan perlindungan (protection). Kelompok bersenjata non-negara (non-state armed groups) seperti OPM tetap terikat oleh norma-norma hukum humaniter internasional yang berlaku secara kebiasaan (customary international law). Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil untuk mencapai tujuan politik atau militer merupakan tindakan barbar yang mengikis semua pretensi perjuangan yang beradab dan justru melegitimasi respons keras dari negara. Pigai dan Komnas HAM Papua menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Namun, pernyataan ini juga membawa implikasi kritis: negara tidak boleh menggunakan tindakan pelanggaran oleh satu pihak sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran serupa atau operasi balasan (reprisal) yang tidak proporsional. Setiap respons negara harus tetap tunduk pada kerangka hukum, menghormati hak asasi manusia, dan berfokus pada pembebasan korban dengan cara-cara yang tidak memperbesar penderitaan rakyat Papua sendiri.