Klaim 'dendam pribadi' yang diajukan oditur militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus bukan sekadar argumentasi hukum, melainkan sebuah dalih yang berpotensi melanggengkan impunitas dan mengerdilkan martabat peradilan. Dalam perspektif jus in bello (hukum perang yang berlaku) yang sejatinya juga mengatur perilaku prajurit di masa damai, setiap tindakan kekerasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan proporsional. Penggunaan dalih personal untuk menjelaskan aksi kekerasan terencana yang melibatkan struktur militer, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, justru membuka ruang kritik mendasar terhadap integritas penyidikan dan potensi pelemahan prinsip command responsibility (tanggung jawab komando) yang menjadi pilar utama hukum humaniter internasional.
Uji Rasionalitas: Antara Fakta Lapangan dan Konstruksi Hukum yang Rapuh
Pengujian terhadap motif 'dendam pribadi' harus dilakukan dengan kacamata hukum pidana yang ketat, yang mensyaratkan konsistensi antara klaim dan bukti empiris. Rasionalitas klaim militer dipertanyakan secara fundamental mengingat dua fakta kunci: pertama, korban secara tegas menyatakan tidak mengenal keempat prajurit terdakwa; kedua, modus operandi menunjukkan pola yang terorganisir, melibatkan banyak personel, dan memerlukan tingkat perencanaan tertentu. Dalam kerangka hukum, motif bukanlah elemen dekoratif, melainkan jantung dari penilaian sifat dan lingkup kejahatan:
- Apakah tindakan tersebut bersifat spontan dan personal, atau merupakan bagian dari tindakan terstruktur?
- Apakah ada indikasi bahwa kejahatan ditujukan untuk mengintimidasi korban selaku pekerja HAM, sehingga masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang lebih sistematis?
- Bagaimana klaim 'dendam pribadi' dapat menjelaskan keterlibatan beberapa prajurit secara simultan, jika tidak ada koordinasi atau instruksi tertentu?
Pertanyaan-pertanyaan ini belum mendapatkan jawaban yang memadai dari proses peradilan militer, yang justru cenderung menerima klaim tersebut sebagai fakta final tanpa penelusuran kritis terhadap rantai komando dan konteks operasional yang lebih luas.
Transparansi dan Kredibilitas: Ujian Berat bagi Peradilan Militer di Hadapan Publik
Kredibilitas seluruh proses peradilan dalam kasus ini sedang diuji di pengadilan opini publik. Klaim yang diajukan oleh institusi militer sendiri, tanpa diawasi atau diverifikasi oleh lembaga penyelidikan independen sipil, menimbulkan kecurigaan serius sebagai upaya institusional untuk mereduksi kompleksitas kasus. Praktik semacam ini berisiko menutupi kemungkinan adanya perintah, persetujuan, atau sekadar toleransi dari lingkup komando yang lebih tinggi, yang dalam hukum internasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan berdasarkan superior responsibility. Situasi ini melanggar prinsip dasar due process dan transparansi, yang justru menjadi penanda utama negara hukum yang menghormati martabat manusia. Publik berhak mempertanyakan:
- Apakah penyelidikan internal militer telah memenuhi standar independensi dan imparsialitas sebagaimana diatur dalam instrumen HAM internasional?
- Mengapa tidak ada mekanisme cross-checking dengan lembaga sipil seperti Komnas HAM untuk memastikan objektivitas temuan?
- Bagaimana pengadilan militer akan membuktikan komitmennya terhadap prinsip equal justice under law jika hanya mengandalkan narasi yang disediakan oleh institusi yang sama dengan terdakwa?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya bersifat prosedural, tetapi menyentuh inti etika penegakan hukum: apakah hukum berlaku sama untuk semua, ataukah ia dapat dimanipulasi melalui narasi yang diatur untuk melindungi struktur kekuasaan?
Kasus Andrie Yunus, dengan segala kompleksitasnya, telah menjadi cermin retak bagi sistem peradilan militer Indonesia. Ia mengungkapkan jurang yang dalam antara klaim normatif tentang profesionalisme militer dan realitas praktik yang sering kali mengedepankan perlindungan korps di atas prinsip keadilan. Klaim 'dendam pribadi', jika diterima begitu saja tanpa investigasi yang mendalam dan independen, bukan hanya akan mengubur kebenaran dalam kasus ini, tetapi juga membentuk preseden berbahaya bagi impunitas di masa depan. Oleh karena itu, para aktivis hukum harus terus mendesak agar pengadilan militer tidak sekadar menjadi panggung formalitas yang mengesahkan narasi resmi, melainkan benar-benar berfungsi sebagai ruang pencarian kebenaran yang otonom. Akankah martabat hukum akhirnya menang atas logika korps, ataukah kita akan menyaksikan sekali lagi bagaimana dalih-dalih institusional mengalahkan tuntutan keadilan yang paling mendasar?
