Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan eksekusi mati terhadap terduga teroris bukan sekadar kemenangan prosedur hukum, melainkan catatan kelam tentang betapa rapuhnya martabat hukum di hadapan narasi keamanan nasional. Pengakuan pengadilan atas adanya bukti pemalsuan dokumen dan tekanan intelijen dalam persidangan membongkar suatu pelanggaran terstruktur terhadap prinsip peradilan yang adil (fair trial), sebuah pengkhianatan fundamental terhadap cita-cita negara hukum yang justru paling rentan ketika diuji oleh kasus-kasus yang paling emosional dan politis.
Ketika Proses Hukum Menjadi Korban Perang Melawan Teror
Kasus ini memperlihatkan dengan telanjang bagaimana logika perang melawan terorisme seringkali menggilas prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Dalam upaya mencapai keamanan seolah-olah yang absolut, aparatus negara dengan mudah mengesampingkan batu-bangun sistem peradilan. Patut dicatat bahwa tindakan eksekusi mati yang hampir dilaksanakan itu didasari proses yang cacat, antara lain:
- Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang merupakan jantung dari hukum pidana yang beradab.
- Pengabaian hak terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum yang independen dan bebas dari tekanan.
- Intervensi dan tekanan dari lembaga intelijen dalam proses persidangan, yang mencemari kemandirian dan objektivitas peradilan.
Dalam konteks ini, prinsip-prinsip jus in bello (hukum dalam perang) sekalipun—yang mensyaratkan proporsionalitas dan pembedaan—ternyata lebih dihormati di medan tempur daripada di ruang sidang yang seharusnya menjadi benteng peradaban hukum.
Menguji Batas Toleransi Hukum: Etika Perang dalam Ruang Pengadilan
Putusan MA ini harus dipahami sebagai teguran etis yang mendalam. Ia menempatkan sebuah pertanyaan krusial: sejauh mana negara boleh mengorbankan prosedur hukum yang adil atas nama ancaman keamanan? Dalam etika perang, prinsip necessity (kebutuhan) dan proportionality (kesebandingan) selalu menjadi penguji. Jika diterjemahkan ke dalam ranah hukum pidana dan pemberantasan terorisme, prinsip-prinsip ini mensyaratkan bahwa:
- Setiap tindakan negara, termasuk eksekusi, harus benar-benar diperlukan dan menjadi upaya terakhir setelah semua jalur hukum yang adil ditempuh.
- Langkah-langkah yang diambil harus proporsional dan tidak boleh menghancurkan prinsip hukum yang lebih besar yang dilindungi, yaitu keadilan substantif itu sendiri.
- Keberadaan ancaman keamanan tidak boleh menjadi blank cheque untuk membenarkan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak proses hukum.
Dengan membatalkan eksekusi, MA sesungguhnya menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi korban pertama dalam perang melawan teror. Ketahanan sebuah bangsa justru diukur dari kemampuannya mempertahankan prinsip-prinsip keadilannya di saat-saat paling genting sekalipun.
Akhirnya, keputusan ini meninggalkan sebuah pertanyaan etis yang menggugah bagi setiap aktivis hukum: jika aparatus peradilan kita sendiri bisa terkooptasi dan melanggar prosedur hukum secara terstruktur untuk kasus yang mendapat sorotan tinggi, bagaimana dengan ribuan kasus lainnya yang tak tersorot kamera? Bukankah pengakuan atas kesalahan ini justru menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap integritas proses hukum dalam seluruh kasus terorisme—dan lebih luas lagi—untuk memastikan bahwa narasi keamanan tidak lagi menjadi alibi bagi degradasi martabat hukum yang kita semua perjuangkan?
