Ajakan publik untuk mengawasi proses peradilan militer yang dilontarkan Mahfud MD bukan sekadar imbauan biasa, melainkan pengakuan defisit legitimasi sistematik di dalam institusi peradilan militer. Pernyataan mantan Menko Polhukam tersebut membuka tabir kerapuhan kepercayaan publik terhadap mekanisme peradilan tertutup, sekaligus menempatkan kontrol sosial sebagai antitesis dari budaya impunitas yang kerap melekat dalam sistem peradilan militer. Dalam konteks kasus Andrie Yunus, ajakan ini menjadi pengakuan implisit bahwa keadilan substantif hanya dapat diperoleh melalui transparansi radikal yang melibatkan seluruh elemen warga negara.
Defisit Kepercayaan dan Etika Pertanggungjawaban Institusi Hukum
Mahfud MD secara tegas menyatakan bahwa pengawasan publik bukanlah intervensi, melainkan bentuk pertanggungjawaban institusi negara. Pernyataan ini mengandung makna hukum yang dalam: institusi peradilan militer harus terbuka terhadap audit publik sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum. Dalam etika bernegara yang sehat, kedaulatan hukum bukan monopoli aparatus negara, melainkan kontrak sosial yang membutuhkan partisipasi aktif warga. Mahfud dengan tepat menggeser beban pembuktian: bukan korban atau publik yang harus membuktikan ketidakberesan, melainkan peradilan militer yang wajib mendemonstrasikan integritasnya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi hukum-rakyat (people's law strategy) yang diusung Mahfud MD merupakan respons terhadap jurang antara prosedur hukum formal dan tuntutan keadilan substantif. Pengawasan publik terhadap peradilan militer menjadi mekanisme korektif yang vital ketika:
- Sistem peradilan militer beroperasi dalam ruang tertutup yang minim akuntabilitas
- Kultur korps cenderung melindungi anggotanya daripada menegakkan hukum secara imparsial
- Proses hukum formal sering mengabaikan dimensi keadilan restoratif dan pemulihan martabat korban
Peradilan Militer dan Standar Etika dalam Sistem Hukum Nasional
Ajakan Mahfud MD untuk mengawasi persidangan kasus Andrie Yunus harus dibaca sebagai kritik konstruktif terhadap sistem peradilan militer yang selama ini berjarak dengan prinsip-prinsip peradilan terbuka. Pengawasan publik menjadi instrumentasi hukum yang penting untuk memastikan bahwa proses peradilan militer tidak terjebak dalam logika korps yang mengutamakan solidaritas internal di atas keadilan substantif. Dalam konteks etika perang dan martabat hukum, transparansi peradilan militer bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan imperatif moral untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak fundamental.
Praktik peradilan militer yang tertutup seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk:
- Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak untuk diadili secara terbuka
- Prinsip equality before the law yang mensyaratkan perlakuan sama di depan hukum bagi militer dan sipil
- Standar due process of law yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilan
Apakah pengawasan publik terhadap peradilan militer cukup hanya sebagai strategi tambahan, ataukah harus menjadi prinsip struktural yang mengubah paradigma peradilan militer secara fundamental? Dalam tradisi etika hukum kritis, transparansi bukan sekadar alat untuk meningkatkan kepercayaan, melainkan syarat ontologis bagi keberadaan peradilan yang bermartabat. Ketika Mahfud MD mengajak partisipasi warga, ia sebenarnya sedang menguji komitmen institusi peradilan militer terhadap demokratisasi hukum: maukah mereka melepaskan privilege kerahasiaan untuk membangun peradilan yang benar-benar adil dan dapat dipercaya? Pertanyaan etis ini bukan hanya relevan untuk kasus Andrie Yunus, melainkan menjadi ujian bagi seluruh sistem peradilan militer Indonesia di tengah tuntutan reformasi hukum yang semakin menguat.
