Dalam arsitektur ketahanan nasional, penyusunan skenario krisis oleh Lemhannas menghadapi ujian berat dimensi etis. Pengumuman kajian jangka cepat, menengah, dan panjang untuk mengantisipasi eskalasi perang Iran-Israel, tanpa kerangka hukum yang solid, berpotensi melahirkan kebijakan buta etika. Jika prinsip-prinsip inti hukum humaniter internasional—seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas, dan kemanusiaan—tidak menjadi DNA dalam setiap analisis dampak, maka perencanaan strategis berubah menjadi sekadar kalkulasi geopolitik yang mengorbankan martabat hukum dan nilai kemanusiaan.
Skenario Tanpa Pijakan Hukum: Rencana Krisis yang Rapuh
Fokus kajian Lemhannas pada aspek energi, logistik pangan, dan stabilitas geopolitik global, sebagaimana diungkapkan Gubernur Ace Hasan Syadzily, adalah pendekatan yang terfragmentasi dan berbahaya. Dalam konteks konflik yang telah melibatkan serangan terhadap fasilitas sipil dan objek yang dilindungi, ketiadaan integrasi norma hukum humaniter ke dalam proyeksi dampak merupakan sebuah kelalaian strategis. Skenario krisis yang otentik harus mampu menjawab pertanyaan normatif mendasar:
- Pertanggungjawaban Negara: Bagaimana Indonesia mengoperasionalkan kewajibannya sebagai pihak pada Konvensi Jenewa untuk menuntut akuntabilitas atas pelanggaran berat, seperti serangan terhadap penduduk sipil?
- Proteksi Warga Sipil WNI: Apakah prosedur evakuasi dikaitkan dengan mekanisme hukum internasional perlindungan individu non-kombatan di bawah Konvensi Jenewa IV?
- Prinsip-Prinsip Operasional: Bagaimana skenario mengantisipasi dan memberikan panduan untuk mencegah keterlibatan tidak langsung Indonesia dalam pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas, misalnya melalui diplomasi atau dukungan logistik?
Tanpa jawaban konkret atas ketiga dimensi kritis ini, perang hanya akan dilihat sebagai gangguan geopolitik semata, bukan sebagai ruang uji bagi komitmen bangsa terhadap norma peradaban.
Integrasi Hukum Humaniter: Dari Hiasan Retoris Menjadi Pilar Strategis
Komitmen terhadap peradaban diukur pada saat krisis dan perang. Ketahanan nasional yang hakiki tidak hanya bersumber dari kekuatan material, tetapi dari keteguhan memegang norma yang melindungi martabat manusia di tengah kekacauan. Posisi strategis Lemhannas sebagai arsitek pemikiran ketahanan nasional mengharuskannya merangkul hukum humaniter sebagai pilar inti, bukan sekadar variabel sekunder. Integrasi ini harus terwujud dalam tindakan nyata:
- Integrasi Norma ke Dalam Analisis Dampak: Setiap proyeksi dampak konflik wajib secara eksplisit menilai potensi pelanggaran terhadap Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang perlindungan penduduk sipil dari serangan.
- Skala Prioritas yang Etis: Keamanan energi dan logistik tidak boleh dibangun di atas pengabaian kewajiban negara untuk mengutuk, melaporkan, dan berkontribusi pada penuntutan pelanggaran hukum perang oleh pihak manapun.
- Pendekatan Holistik: Setiap skenario harus mencakup langkah hukum dan diplomatik sebagai bagian integral dari respons krisis, bukan sekadar langkah teknis-operasional.
Jika tidak, bangsa ini berisiko gagal membedakan antara strategi pertahanan yang sah dan politik opportunisme yang melanggar kewajiban hukum internasionalnya.
Pertanyaan kritis bagi para aktivis hukum dan perencana strategis di Lemhannas adalah: apakah kita cukup berani untuk menempatkan etika di atas segala kepentingan pragmatis? Di tengah badai krisis global, apakah Indonesia akan berdiri sebagai penjaga norma atau sekadar penonton yang menghitung untung-rugi? Ketika nyawa sipil menjadi taruhan dan hukum humaniter diinjak-injak, sebuah skenario krisis yang abai terhadap dimensi ini bukanlah strategi—itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai konstitusional dan kewajiban internasional kita. Inilah ujian sebenarnya dari ketahanan nasional yang beradab.
