Langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto yang mengumumkan kesiapan TNI untuk mengkaji ulang doktrin anti-pemberontakan telah membuka ruang diskusi yang selama ini dianggap tabu dalam tubuh militer. Pengumuman yang disampaikan dalam seminar nasional tentang etika perang di Jakarta pada 23 September 2026 ini bukan sekadar respons terhadap tekanan publik, melainkan sebuah pengakuan implisit bahwa doktrin yang selama ini menjadi landasan operasi dalam negeri telah bersinggungan dengan batas-batas hukum humaniter internasional. Para aktivis hukum menyambut langkah ini, namun tetap waspada: akankah kajian ulang tersebut benar-benar menghasilkan perubahan paradigma, atau hanya menjadi formalitas yang meredam kritik tanpa mengubah praktik represif?
Ketidakselarasan Doktrin Anti-pemberontakan dengan Hukum Perang Internasional
Doktrin anti-pemberontakan yang selama ini digunakan TNI untuk menumpas gerakan separatis atau kelompok yang dianggap mengganggu keamanan nasional sering kali bertabrakan dengan norma-norma hukum humaniter. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dengan tegas melarang perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, sementara hukum kebiasaan internasional menegaskan bahwa kekuatan militer harus proporsional terhadap ancaman yang nyata. Dalam praktiknya, doktrin yang terlalu luas dan ambigu telah memberi ruang bagi pelanggaran yang sistematis. Beberapa poin kritis yang menjadi sorotan para pengamat hukum adalah:
- Pelanggaran prinsip pembedaan (distinction): Doktrin yang tidak membedakan kombatan dan non-kombatan berpotensi menjadikan warga sipil sebagai sasaran operasi militer.
- Ketidakseimbangan proporsionalitas: Penggunaan kekuatan militer yang besar terhadap kelompok kecil yang dianggap pemberontak sering kali melampaui ancaman yang sebenarnya, menyebabkan korban sipil yang tidak proporsional.
- Lemahnya akuntabilitas dan transparansi: Tanpa pengawasan yang independen, operasi berdasarkan doktrin ini rentan menjadi alat represi politik dan pembungkaman terhadap aktivis yang kritis terhadap militer.
Kajian ulang yang diumumkan oleh KSAD ini sebenarnya merupakan pengakuan akan kegagalan paradigma keamanan yang mengedepankan kekuatan represif. Namun, dalam perspektif hukum, kajian tersebut hanya akan bermakna jika TNI bersedia menginternalisasi prinsip-prinsip seperti military necessity, proportionality, dan distinction ke dalam doktrin dan operasional sehari-hari. Tanpa keterlibatan akademisi, organisasi hak asasi manusia, dan publik sipil dalam proses pengkajian, ada risiko bahwa doktrin hanya akan dirombak di atas kertas, sementara praktik di lapangan tetap melanggar martabat hukum.
Dilema Etis: Keamanan Nasional versus Martabat Hukum
Langkah KSAD ini juga menyeret TNI ke dalam dilema etis yang mendalam: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional yang sering kali menuntut tindakan tegas terhadap pemberontakan dengan kepatuhan terhadap hukum perang yang membatasi penggunaan kekuatan? Dalam konteks ini, hukum humaniter menawarkan kerangka yang jelas: setiap operasi militer harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sipil dan memastikan bahwa setiap tindakan tidak melampaui kebutuhan militer yang sesungguhnya. Namun, secara etis, pertanyaan yang lebih fundamental adalah apakah TNI benar-benar siap menggeser fokusnya dari pengamanan kekuasaan menjadi penegakan hukum yang berkeadaban. Aktivis hukum menuntut agar kajian ulang doktrin anti-pemberontakan tidak hanya menjadi mekanisme teknis, melainkan momentum untuk mengubah budaya militer yang selama ini menganggap pendekatan represif sebagai satu-satunya cara mempertahankan kedaulatan.
Dalam terang hukum humaniter, setiap tindakan militer harus selalu berpegang pada prinsip menjaga martabat manusia dan melindungi warga sipil. Kajian ulang yang diinisiasi oleh KSAD Agus Subiyanto adalah langkah awal yang patut diapresiasi, tetapi itu baru permulaan. Pertanyaan yang harus menggema di kalangan aktivis hukum dan praktisi adalah: akankah TNI memiliki komitmen etis untuk mematuhi hasil kajiannya sendiri? Atau, apakah proses ini hanya akan menjadi jendela pameran kekuasaan yang tujuannya meredam kritik tanpa perubahan substantif? Aktivis hukum harus mengawal setiap tahap pengkajian ini dengan skeptisisme yang sehat, memastikan bahwa "kajian" ini benar-benar menghasilkan doktrin yang selaras dengan hukum perang internasional, bukan sekadar memperbarui taktik penindasan yang lebih halus.
", "ringkasan_html": "Kajian ulang doktrin anti-pemberontakan yang diumumkan KSAD Jenderal Agus Subiyanto menandai upaya TNI untuk menyelaraskan operasi dalam negeri dengan hukum perang internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949. Namun, tanpa keterlibatan publik dan kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas serta pembedaan, langkah ini berisiko menjadi formalitas yang gagal menghentikan pelanggaran HAM. Implikasi etisnya adalah perlunya transformasi paradigma militer dari represif menjadi penegakan hukum yang berkeadaban.
" }
