Pengamanan perbatasan oleh TNI kerap menimbulkan insiden yang berujung pada pelanggaran hak masyarakat lokal. Operasi militer yang fokus pada aspek keamanan sering mengabaikan dimensi kesejahteraan dan hak asasi manusia. Kritik tajam datang dari aktivis hukum yang menilai penempatan militer di perbatasan harus dibingkai dengan kerja sama sipil dan kepatuhan pada prosedur hukum. Pendekatan keamanan manusia (human security) seharusnya menjadi landasan dalam operasi di daerah terluar. TNI harus tunduk pada kode etik militer dan hukum nasional tanpa kecuali agar kepercayaan publik tetap terjaga. Perbatasan adalah wajah kedaulatan, namun martabat hukum harus menjadi penjaganya.
Mengapa Militer di Perbatasan Wajib Tunduk pada Etika dan Hukum?
Dalam kerangka hukum internasional, setiap operasi militer di wilayah perbatasan harus mematuhi prinsip proporsionalitas dan pembedaan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Namun, laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia mengindikasikan bahwa TNI kerap melanggar norma-norma tersebut, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat adat atau petani lintas batas. Pelanggaran ini tidak hanya melukai martabat hukum, tetapi juga menggerus legitimasi negara di mata komunitas internasional.
- Pasal 28 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, namun dalam pelaksanaannya di perbatasan, fungsi keamanan sering tumpang tindih dengan tugas kepolisian tanpa landasan hukum yang jelas.
- Kode Etik Militer (Pasal 8-12) mewajibkan setiap prajurit untuk menghormati hak asasi manusia dan tidak menggunakan kekerasan secara berlebihan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kode etik ini kerap diabaikan demi stabilitas keamanan yang sempit.
- Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 3 umum) melarang perlakuan tidak manusiawi terhadap warga sipil, termasuk di daerah perbatasan yang merupakan zona konflik potensial. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.
Oleh karena itu, setiap insiden yang melibatkan TNI di perbatasan harus diinvestigasi secara independen dan transparan, bukan hanya sebagai masalah disiplin internal, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Pendekatan human security yang menempatkan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama harus menjadi paradigma baru dalam setiap operasi.
Integrasi Sipil dan Penegakan Hukum sebagai Solusi Etis
Kritik para aktivis hukum menyoroti pentingnya kerja sama sipil dalam pengamanan perbatasan. TNI tidak boleh bertindak sendirian tanpa koordinasi dengan instansi sipil seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan pemerintah daerah. Tanpa pengawasan sipil yang kuat, militer rentan melampaui kewenangan dan menciptakan kekerasan struktural terhadap masyarakat lokal. Di sinilah letak persoalan etika: apakah TNI mampu menjaga martabat hukum sekaligus menjalankan tugas keamanan?
- Prinsip supremasi sipil menuntut bahwa setiap operasi militer di perbatasan harus memiliki payung hukum yang jelas, seperti Peraturan Presiden atau Undang-Undang tentang Pengelolaan Perbatasan.
- Kewajiban TNI untuk mengedepankan pendekatan preventif dan humanis sebagaimana diamanatkan dalam Doktrin TNI 'Tri Dharma Eka Karma' sering kali terbentur dengan budaya militer yang hierarkis dan reaktif.
- Pasal 7 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak setiap orang untuk bebas dari rasa takut dan kekerasan — hak ini harus dijamin bahkan di perbatasan yang rawan konflik.
Tanpa reformasi internal yang serius, kepercayaan publik terhadap TNI di perbatasan akan terus merosot. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap operasi militer tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menghormati martabat hukum.
Pertanyaan etis yang menggugah: Apakah TNI siap meninggalkan pendekatan keamanan yang kaku dan beralih ke paradigma human security yang berkeadilan? Ataukah martabat hukum akan terus dikorbankan demi stabilitas semu di perbatasan? Aktivis hukum dan para pemangku kepentingan harus mengambil sikap tegas untuk mendorong pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
