Keputusan pemerintah membebaskan 20 narapidana terorisme yang telah mengikuti program deradikalisasi memicu kontroversi di kalangan aktivis hukum. Mereka menilai proses evaluasi deradikalisasi di Indonesia masih kurang objektif dan transparan, sehingga pembebasan dini berpotensi mengulangi tragedi seperti bom Surabaya. Martabat hukum menuntut bahwa setiap kebijakan pemasyarakatan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, bukan hanya efisiensi administratif atau narasi rekonsiliasi yang dangkal. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari ancaman terorisme, dan setiap langkah pembebasan narapidana terorisme harus diuji dengan standar kepastian hukum dan keamanan nasional.
Deradikalisasi Tanpa Standar Evaluasi: Pelanggaran Terhadap Martabat Hukum
Program deradikalisasi yang diterapkan di Indonesia masih menuai kritik karena belum memiliki indikator yang jelas dan terukur. Para ahli hukum pidana mendesak lembaga pemasyarakatan untuk melibatkan pengawasan independen, termasuk psikolog forensik dan lembaga hak asasi manusia, guna memastikan bahwa para narapidana benar-benar tidak lagi membahayakan. Ketidakjelasan kriteria evaluasi ini tidak hanya melanggar prinsip martabat hukum, tetapi juga mengabaikan amanat Konvensi PBB tentang Anti-Terorisme yang menekankan pentingnya verifikasi rehabilitasi secara empiris.
- Pasal 28G UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman, yang dilanggar jika pembebasan dilakukan tanpa pengawasan ketat.
- Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana menuntut bahwa pembebasan dini hanya boleh diberikan jika ada jaminan pasti bahwa narapidana tidak akan mengulangi tindak terorisme.
- Rezim internasional deradikalisasi seperti yang diterapkan di Singapura dan Malaysia melibatkan asesmen multi-disiplin dan periode pengawasan pasca-pembebasan yang ketat – praktik yang belum diadopsi penuh di Indonesia.
Imbauan Kritis: Keamanan Nasional Tidak Boleh Dikorbankan untuk Target Administratif
Kecemasan publik bukanlah hal yang berlebihan. Data menunjukkan bahwa beberapa mantan narapidana terorisme yang dibebaskan kembali terlibat dalam jaringan radikal, seperti yang terjadi dalam kasus bom Surabaya 2018. Negara wajib memberikan rasa aman kepada warga negaranya, dan setiap kebijakan pemasyarakatan harus mengedepankan martabat hukum di atas kepentingan pragmatis. Etika perang dan perdamaian mengajarkan bahwa rekonsiliasi tanpa verifikasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban. Aktivis hukum perlu mendesak pemerintah untuk segera merevisi standar deradikalisasi dengan mengacu pada praktik terbaik internasional dan melibatkan pengawasan publik yang independen.
Dalam konteks etika perang, pembebasan narapidana terorisme yang belum tervalidasi secara psikologis dan ideologis setara dengan memberikan amunisi baru bagi kelompok radikal. Negara harus berani bersikap kritis terhadap program deradikalisasi yang selama ini dijalankan – apakah benar-benar efektif atau hanya menjadi rutinitas administratif belaka? Pertanyaan etis ini menggugah para aktivis hukum untuk mengambil sikap: akankah kita diam saja ketika martabat hukum dikorbankan demi narasi rekonsiliasi yang palsu?
