Menjelang peringatan HUT RI ke-81, eskalasi kekerasan di Papua kembali mencatatkan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI). Kelompok bersenjata TPNPB-OPM secara terbuka mengultimatum warga di Wamena untuk tidak mengikuti upacara bendera, dengan ancaman penembakan dan penutupan jalur Trans-Wamena. Tindakan ini secara eksplisit menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran intimidasi, melanggar prinsip pembedaan yang merupakan fondasi etika perang. Dalam kerangka hukum, setiap serangan yang tidak membedakan kombatan dan non-kombatan adalah kejahatan perang yang dapat dijerat Pasal 8 Statuta Roma.
Pelanggaran Prinsip Pembedaan dan Larangan Perang Psikologis
Ancaman terhadap kegiatan sipil seperti upacara bendera bukan sekadar aksi provokatif, melainkan strategi perang psikologis yang dirancang untuk melumpuhkan rasa aman komunitas. HHI, khususnya Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, mengatur secara ketat bahwa:
- Pasal 48 menegaskan kewajiban pihak-pihak yang berkonflik untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan objek militer.
- Pasal 51(2) melarang segala tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah untuk meneror penduduk sipil.
- Pasal 52 melindungi objek sipil dari serangan, termasuk infrastruktur transportasi seperti jalur Trans-Wamena yang digunakan untuk mobilitas warga.
Dengan menjadikan perayaan HUT RI sebagai zona ancaman, TPNPB-OPM tidak hanya menyerang simbol kedaulatan negara, tetapi juga secara sistematis memaksa warga memilih antara risiko kekerasan fisik atau stigma pengkhianatan. Ini adalah bentuk intimidasi massal yang melanggar etika perang dan martabat hukum.
Tanggung Jawab Negara dan Pertaruhan Keselamatan Sipil
Dalam situasi di mana kelompok bersenjata secara terang-terangan mengancam keselamatan sipil, negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan maksimal. Prinsip proporsionalitas dan precaution dalam HHI menuntut agar setiap respons keamanan tidak menambah kerentanan penduduk. Beberapa aspek kritis yang perlu dipertimbangkan:
- Kewajiban due diligence: Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah pelanggaran HHI oleh aktor non-negara.
- Proporsionalitas: Operasi keamanan harus diukur terhadap manfaat militer langsung, dengan meminimalkan risiko terhadap sipil.
- Pemulihan ruang aman: Selain menumpas ancaman bersenjata, prioritas utama adalah mengembalikan rasa aman warga sipil agar dapat menjalankan aktivitas tanpa tekanan.
Kasus Wamena menegaskan bahwa martabat hukum berada dalam kondisi genting ketika sipil menjadi sandera politik. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya melemahkan legitimasi negara, tetapi juga membuka pintu bagi siklus kekerasan yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, pertanyaan etis yang menggugah aktivis hukum adalah: apakah negara telah benar-benar menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga sipil di Papua, atau justru kebijakan keamanan yang ada turut memperkuat narasi intimidasi yang dilancarkan TPNPB-OPM? Tanpa penegakan hukum humaniter yang tegas, keselamatan sipil akan terus dipertaruhkan dalam pertarungan politik bersenjata yang tidak berkesudahan.
