Tiga nyawa melayang dan rumah hangus dalam Konflik Lahan di Flores Timur bukanlah insiden kriminal biasa, melainkan paparan telanjang dari kegagalan negara dalam menjalankan mandat hukum tertinggi: melindungi warga sipil dari kekerasan. Insiden berdarah ini mengungkap bagaimana absennya mekanisme keadilan yang efektif telah mengubah Sengketa Tanah menjadi medan perang horizontal, di mana negara gagal hadir sebagai penjaga perdamaian dan penjamin hak. Di tengah kompleksitas klaim agraria, prinsip dasar the principle of distinction dari etika perang—yang melarang kekerasan berlebihan terhadap sipil—menjadi nihil ketika negara membiarkan ketegangan sosial membara tanpa resolusi hukum yang definitif.
Korban Jiwa sebagai Konsekuensi Kegagalan Hukum Sistemik
Tragedi di Flores Timur secara gamblang mempertontonkan pecahnya kontrak sosial antara negara dan warga. Kematian tiga warga bukan sekadar angka statistik, melainkan konsekuensi langsung dari systemic legal failure. Negara telah melanggar serangkaian kewajiban hukum dan etisnya, dimulai dari mandat konstitusional hingga komitmen internasional. Pelanggaran ini bersifat struktural dan mencakup:
- Pelanggaran Konstitusi: Pasal 33 UUD 1945 menempatkan bumi dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kegagalan memetakan tanah ulayat dan menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang adil adalah pengingkaran terhadap mandat tersebut.
- Pelanggaran Hukum Internasional: Negara mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak atas properti dan standar hidup layak sesuai International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta melanggar prinsip duty to protect warga dari kekerasan, termasuk dari aktor non-negara.
- Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan: Dalam konflik bersenjata non-internasional sekalipun, negara wajib meminimalkan penderitaan sipil. Prinsip yang sama harusnya diterapkan untuk mencegah eskalasi Konflik Lahan domestik menjadi kekerasan mematikan.
Melampaui Mediasi Reaktif: Menuju Intervensi Struktural Berbasis Keadilan
Respons negara terhadap konflik agraria selama ini terjebak dalam pola mediasi ad-hoc dan pendekatan keamanan jangka pendek. Pola reaktif ini ibarat menutupi borok dengan plester, sementara struktur ketidakadilan agraria tetap membara di bawah permukaan. Pendekatan yang hanya menangani gejala—bukan akar penyakit—telah terbukti gagal memutus siklus kekerasan di Flores Timur dan wilayah lain. Negara memerlukan lompatan paradigmatik dari conflict management menuju justice-based structural intervention.
Intervensi tersebut harus dimulai dengan pengakuan bahwa Sengketa Tanah adalah persoalan hak, bukan sekadar persoalan administratif. Penyelesaiannya memerlukan mekanisme yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, transparansi dalam proses penguasaan tanah, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Segala upaya mediasi yang bersifat temporer tanpa dibarengi reformasi agraria yang komprehensif hanya akan menjadi pengulangan sejarah kegagalan.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan pembuat kebijakan adalah: hingga titik manakah negara diperbolehkan lalai dalam kewajiban mutlaknya untuk melindungi nyawa warga, sebelum kelalaian itu sendiri dianggap sebagai bentuk kekerasan negara yang terselubung? Ketika Korban Jiwa terus berjatuhan di altar sengketa agraria, diam dan tidak bertindak bukanlah pilihan yang netral, melainkan sebuah persetujuan terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung.
