Komisi I DPR Kritik Operasi Militer di Perbatasan: Abaikan Hukum Perang?

Komisi I DPR RI melontarkan kritik keras terhadap operasi militer di perbatasan Kalimantan Utara yang dinilai tidak sesuai dengan doktrin hukum perang. Anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P menyebutkan adanya temuan penggunaan amunisi yang dilarang secara internasional serta minimnya upaya perlindungan terhadap warga sipil selama penembakan. Kritik ini disertai desakan agar Panglima TNI segera menghentikan penggunaan amunisi tersebut dan mengembalikan operasi pada koridor hukum yang berlaku. DPR mengingatkan bahwa pelanggaran etika perang dapat membawa Indonesia ke jalur isolasi diplomatik dan tuntutan di Mahkamah Internasional. Menteri Pertahanan diminta hadir dalam rapat dengar pendapat minggu depan untuk menjelaskan kebijakan ini. Aktivis hukum menyatakan siap memberikan amicus curiae jika kasus ini dibawa ke ranah yudisial.