KKB Makin Brutal Bunuh Warga, Panglima TNI: Papua Luas dan Medannya Ekstrem

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengakui peningkatan brutalitas kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang menewaskan warga sipil dan aparat. Namun, penekanannya pada faktor geografis Papua yang luas dan medan ekstrem sebagai tantangan utama patut dikritisi secara mendalam. Alasan medan seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk kegagalan operasi atau kurangnya perlindungan terhadap warga sipil, yang dapat mengaburkan tanggung jawab strategis dan kewajiban hukum negara untuk menjamin keamanan semua warganya. Pernyataan Panglima TNI bahwa operasi militer semata tidak cukup sebenarnya mengakui keterbatasan pendekatan kekerasan. Namun, pengakuan ini harus diikuti dengan perubahan strategi nyata yang memprioritaskan perlindungan sipil, intelijen berbasis masyarakat, dan pendekatan kesejahteraan. Jika tidak, pernyataan tersebut berisiko terdengar seperti pengakuan pasif di tengah eskalasi penderitaan rakyat Papua. Kompleksitas geografis tidak boleh menjadi alibi untuk mengesampingkan prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia dalam setiap operasi keamanan. Seruan untuk penanganan terpadu melibatkan berbagai pihak memang tepat secara konsep, tetapi implementasinya memerlukan koordinasi yang solid dan kepemimpinan politik yang kuat. Perspektif hukum dan etika menuntut agar kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi terutama pada pemulihan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang menjadi korban konflik. Tanpa itu, pendekatan terpadu hanya akan menjadi jargon yang tidak menyentuh akar ketidakadilan struktural yang memicu kekerasan di Papua.