Ketika negara membiarkan entitas swasta mengendalikan fungsi penggunaan kekuatan yang paling fundamental, ia tidak hanya mengabaikan mandat konstitusional, tetapi secara diam-diam menghancurkan fondasi state monopoly on legitimate use of force. Keberadaan Perusahaan Militer Swasta (PMS) asing di Indonesia yang beroperasi dalam vacuum regulasi yang nyaris sempurna, bukan sekadar celah hukum — melainkan pelanggaran sistematis terhadap kontrak sosial. Anomali ini menciptakan zona abu-abu di mana akuntabilitas publik menguap, dan kedaulatan negara tunduk pada logika kontrak komersial.
Anomali Yurisdiksi: Ketika Hukum Nasional Tak Mampu Menjangkau Korporasi Keamanan
Ketiadaan kerangka hukum internasional yang diadopsi secara domestik terhadap aktivitas PMS bukanlah kesenjangan biasa, melainkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungannya. Situasi ini mendekatkan mereka pada definisi mercenary yang dikutuk dalam hukum humaniter, sebagaimana tercantum dalam Komentar Tambahan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Vacuum regulasi ini menciptakan labirin yurisdiksi berbahaya dengan tiga konsekuensi etis-juridis yang mendesak:
- Personel PMS yang menjalankan fungsi use of force terikat pada kerahasiaan kontrak komersial, menghambat transparansi dan menghalangi proses hukum domestik.
- Korban potensial pelanggaran HAM akan terjebak dalam sengketa yurisdiksi kompleks antara hukum nasional, klausul privat, dan instrumen hukum internasional.
- Negara secara diam-diam melepaskan monopoli sah atas alat paksa kepada entitas yang motif utamanya adalah keuntungan finansial, bukan kepentingan publik.
Privatisasi Kedaulatan: Sebuah Pelanggaran terhadap Martabat Hukum
Inti persoalan melampaui isu administratif menuju pelanggaran prinsip filosofis yang mendasari negara hukum. Membiarkan Perusahaan Militer Swasta menguasai fungsi keamanan vital sama dengan menormalisasi privatisasi kedaulatan. Prinsip state monopoly on the legitimate use of force, yang menjadi fondasi kontrak sosial sejak Weber, digerus oleh logika korporasi. Dalam perspektif etika perang, delegasi tugas kenegaraan ini mengaburkan garis tegas antara pelindung yang diikat oleh hukum dan konstitusi, dengan penyedia jasa yang diikat oleh margin keuntungan.
Dimensi etis ini memunculkan pertanyaan kritis mendasar: dapatkah prinsip-prinsip inti hukum internasional humaniter seperti pembedaan (distinction) dan proporsionalitas dalam konflik — yang melekat pada angkatan bersenjata negara — dijamin oleh aktor yang akuntabilitas utamanya adalah kepada pemegang saham? Ketika motif profit menjadi penggerak utama, garis antara operasi keamanan dan pelanggaran etika perang menjadi rentan kabur.
Panggilan untuk regulasi komprehensif bukan lagi sekadar usulan kebijakan, melainkan sebuah imperatif hukum dan moral yang mendesak. Undang-undang yang dibutuhkan harus mampu membangun kerangkeng hukum yang transparan, dengan mekanisme yang secara tegas mendefinisikan status hukum PMS, menetapkan batasan operasional yang sesuai dengan prinsip kedaulatan, dan menciptakan kanal akuntabilitas yang mengutamakan martabat hukum di atas kepentingan korporasi.
Pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh setiap aktivis hukum dan perumus kebijakan adalah: apakah kita masih percaya pada martabat hukum ketika fungsi paling sakral dari negara — penggunaan kekuatan yang sah — dapat dibeli dan dijual di pasar global? Ketika Perusahaan Militer Swasta beroperasi tanpa pagar regulasi, bukan hanya kedaulatan yang terkikis, tetapi juga kredibilitas Indonesia sebagai negara hukum di mata hukum internasional.
