Posisi Indonesia sebagai mediator dalam konflik Sudan telah mengangkat kontradiksi fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional: tarik-menarik antara prinsip netralitas diplomatik dan imperatif untuk intervensi humaniter. Ketika bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia massal bertebaran, model mediasi perang yang diusung Jakarta—yang cenderung pasif dan mengutamakan stabilitas dialog di atas penegakan norma—menjadi batu uji bagi martabat hukum internasional. Pragmatisme politik, dalam kasus ini, berisiko mengkompromikan kewajiban moral untuk melindungi warga sipil, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Jenewa.
Mediasi Pasif vs. Imperatif Penegakan Hukum Humaniter
Pendekatan pemerintah Indonesia dalam proses mediasi perang di Sudan kerap digambarkan sebagai ‘mediasi pasif’, sebuah model yang memprioritaskan kelanjutan perundingan di atas tekanan tegas untuk penegakan hukum. Dalam perspektif etika perang dan Hukum Humaniter Internasional, pendekatan ini mengandung kelemahan fatal:
- Pengabaian Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability): Etika perang tidak sekadar menghentikan pertempuran, tetapi juga memastikan setiap pihak yang melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan diadili. Mediasi yang mengabaikan dimensi keadilan ini secara implisit memberikan amnesti bagi pelaku.
- Dikotomi Palsu antara Netralitas dan Intervensi: Netralitas dalam diplomasi tidak boleh disamakan dengan sikap apatis terhadap pelanggaran hukum. Prinsip non-intervensi dalam hukum internasional bukanlah lisensi untuk membiarkan penderitaan manusia, terutama ketika mekanisme intervensi humaniter yang diakui—meski kontroversial—dapat dipertimbangkan.
- Kompromi atas Norma Inti: Mendiamkan pelanggaran Konvensi Jenewa demi menjaga ‘stabilitas dialog’ merupakan bentuk kompromi etika yang mengikis kredibilitas hukum internasional dan mengorbankan prinsip perlindungan warga sipil yang merupakan jantung dari Hukum Humaniter Internasional.
Martabat Hukum di Tengah Pragmatisme Politik
Analisis kritis terhadap posisi Indonesia mengungkap sebuah dilema yang lebih dalam: sejauh mana sebuah negara mediator dapat—dan harus—menggunakan pengaruhnya untuk menegakkan martabat hukum? Perspektif martabat hukum menuntut agar hukum bukan sekadar instrumen politik, melainkan kerangka normatif yang mengikat dan memiliki konsekuensi. Dalam konteks Sudan, pendekatan pragmatis Indonesia berisiko menjadikan hukum sebagai sandera negosiasi, di mana penegakannya dapat ditukar dengan kesepakatan gencatan senjata.
Pertanyaan etis yang mendesak adalah apakah Indonesia, dengan kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang dihormati, telah memenuhi kewajiban due diligence-nya. Kewajiban ini tidak mengharuskan intervensi militer, tetapi menuntut upaya maksimal, melalui jalur diplomasi dan tekanan politik, untuk menghentikan pelanggaran dan memastikan pertanggungjawaban. Kegagalan untuk melakukan hal ini tidak hanya merupakan kegagalan kebijakan, tetapi juga kegagalan moral dalam menjalankan mandat mediator di tengah konflik bersenjata.
Lebih lanjut, kecenderungan untuk menghindari langkah intervensi humaniter yang lebih assertif sering kali dilandasi oleh pertimbangan realpolitik dan hubungan bilateral, bukan oleh pertimbangan hukum atau etika murni. Ini menempatkan Indonesia pada posisi yang berbahaya: dianggap sebagai pihak yang lebih mementingkan kepentingan geopolitiknya sendiri daripada penderitaan korban dan keutuhan tatanan hukum internasional.
Di ujung pertimbangan ini, aktivis hukum internasional di Indonesia ditantang untuk merenungkan: Apakah netralitas yang membisu di hadapan kejahatan masih dapat disebut netral, atau justru menjadi komplisitas? Sejauh mana komitmen kita terhadap Hukum Humaniter Internasional harus mengalahkan godaan pragmatisme diplomatik dalam setiap upaya mediasi perang? Menjawab pertanyaan ini tidak hanya akan membentuk masa depan diplomasi Indonesia, tetapi juga menentukan di pihak mana kita berdiri dalam pertarungan abadi antara kekuasaan dan keadilan.
