Wacana reformasi regulasi militer terkait etika perang dalam operasi keamanan internal yang digulirkan Dewan Kehormatan Militer bukan sekadar urusan prosedur teknis. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang martabat konstitusi: apakah negara, dalam menghadapi konflik domestik, masih terikat pada prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia yang menjadi inti kedaulatan hukum? Serangkaian kasus operasi di daerah rawan konflik telah mengungkap celah normatif yang mengkhawatirkan, di mana prinsip pembedaan (distinction) dan proporsionalitas kerap terabaikan, mengaburkan garis demarkasi antara penegakan hukum dan peperangan.
Militer dalam Ruang Domestik: Antara Penegak Hukum dan Aktor Konflik
Penggunaan kekuatan militer untuk urusan keamanan dalam negeri menciptakan paradoks hukum yang pelik. Di satu sisi, TNI ditugaskan sebagai penegak hukum dan pemulih ketertiban. Di sisi lain, metode dan kode etik tempur yang diterapkan sering kali bersumber dari doktrin perang konvensional. Pergeseran peran ini tanpa kerangka etika perang yang spesifik dan terperinci berisiko mengubah operasi penegakan hukum menjadi arena konflik bersenjata yang kabur, di mana warga sipil terperangkap di antara dua narasi: subyek hukum yang dilindungi atau potensi ancaman yang harus dinetralisir. Regulasi yang ada gagal menjawab pertanyaan mendasar ini dan mengakomodasi kompleksitas penerapan prinsip-prinsip seperti:
- Prinsip Pembedaan (Distinction): Bagaimana memastikan identifikasi yang jelas antara elemen bersenjata dan populasi sipil dalam konteks konflik sosial yang tidak terstruktur?
- Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Apa parameter yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai 'kelebihan' penggunaan kekuatan dalam skenario penegakan hukum domestik?
- Prinsip Pencegahan (Precaution): Bagaimana kewajiban untuk meminimalkan dampak pada warga sipil dioperasionalkan dalam perencanaan dan eksekusi operasi keamanan internal?
Audit Etika dan Pengawasan Independen: Dari Regulasi ke Akuntabilitas
Rekomendasi untuk memasukkan klausul pemantauan independen dan audit etika berkala bukanlah hal baru dalam perbincangan hukum humaniter internasional. Ini adalah konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas yang menjadi tulang punggung negara hukum. Usulan reformasi ini mengakui bahwa kepercayaan pada mekanisme internal semata telah ternoda oleh berbagai insiden. Mekanisme audit eksternal oleh badan hukum nasional yang independen berfungsi sebagai:
- Safeguard terhadap penyalahgunaan wewenang dan bias dalam penilaian internal.
- Instrument transparansi yang memungkinkan masyarakat sipil, termasuk aktivis hukum, untuk menilai kepatuhan negara terhadap norma-norma yang dijanjikannya sendiri.
- Ruang pembelajaran institusional untuk menyempurnakan doktrin, pelatihan, dan prosedur operasi standar (SOP) militer di masa depan.
Tanpa mekanisme ini, setiap reformasi regulasi militer hanya akan menjadi dokumen mati yang tidak memiliki gigi penegakan. Pertanyaannya, apakah Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI memiliki kemauan politik untuk menerima penyisiran kritis dari luar, ataukah mereka akan memilih untuk berlindung di balik doktrin kerahasiaan operasi militer?
Pada akhirnya, perdebatan tentang reformasi etika perang ini adalah cermin dari bagaimana sebuah bangsa memandang dirinya sendiri. Apakah kita membangun rezim keamanan yang mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan di altar stabilitas semu, atau kita berani membangun sistem yang menjamin bahwa bahkan dalam situasi konflik paling tegang sekalipun, martabat hukum dan hak asasi manusia tetap menjadi pedoman tertinggi? Operasi keamanan internal yang dijalankan dengan mengabaikan etika tidak akan pernah mencapai perdamaian yang berkelanjutan; ia hanya akan menanam benih dendam dan ketidakpercayaan baru terhadap institusi negara. Tantangan bagi para aktivis hukum dan masyarakat sipil sekarang adalah untuk memastikan bahwa proses reformasi ini tidak dikosongkan dari substansi etisnya, dan bahwa tekanan publik tetap mengalir untuk menuntut akuntabilitas dan perubahan yang sesungguhnya.
