Penerjunan tim oleh Kementerian HAM ke wilayah konflik di Adonara menyisakan pertanyaan mendasar tentang orientasi negara dalam menegakkan hukum di tengah kekerasan massal. Bukankah setiap pemantauan pelanggaran HAM yang serius, terutama yang melibatkan korban jiwa, secara normatif harus bermuara pada penuntutan pidana yang adil, bukan sekadar pada mediasi yang menenggelamkan akuntabilitas? Gagasan rekonsiliasi berbasis budaya yang digaungkan menjadi preseden berbahaya jika menggeser kewajiban negara sebagai penjamin hak korban atas keadilan yang imparsial.
Kearifan Lokal vs Imperatif Hukum Positif: Sebuah Dialektika yang Mengkhianati Korban
Strategi penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan adat seringkali dianggap lebih manusiawi dan kontekstual. Namun, dalam kasus bentrokan berdarah seperti di Adonara, negara tidak boleh mengabaikan imperatif hukum positifnya. Hukum pidana nasional dan kerangka HAM internasional dibangun atas prinsip universal, seperti hak atas peradilan yang adil (fair trial) dan larangan penyiksaan atau perlakuan kejam. Mekanisme adat, meski bernilai rekonsiliatif, memiliki kelemahan struktural dalam menangani kasus berat:
- Minimnya Akuntabilitas Prosedural: Proses adat sering tidak transparan, tertutup bagi publik, dan kurang memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kesaksian secara penuh.
- Dominasi Kolektivitas atas Hak Individu: Penyelesaian cenderung untuk mengembalikan harmoni komunitas, yang berisiko mengorbankan keadilan restoratif bagi korban individu dan keluarga yang berduka.
- Tidak adanya Sanksi yang Proporsional: Sanksi adat untuk kekerasan yang mengakibatkan kematian jarang sebanding dengan beratnya pelanggaran, sehingga gagal menciptakan efek jera dan mengikis prinsip proporsionalitas dalam hukum.
Pemantauan yang Bermartabat: Dari Observasi ke Penegakan Hukum yang Konkret
Aksi pemantauan oleh Kementerian HAM harus dinilai dari outputnya: apakah ia akan menjadi langkah awal penegakan hukum atau hanya sekadar ritual administratif yang mengesahkan impunitas? Martabat sebuah institusi HAM terletak pada keberaniannya mendorong proses hukum yang transparan. Koordinasi dengan tokoh adat dan agama di Adonara memang penting, tetapi ia harus menjadi pintu masuk, bukan titik akhir. Kerangka integratif yang sesungguhnya menuntut:
- Integrasi Bukti: Temuan tim pemantau harus diserahkan kepada penegak hukum (kepolisian, kejaksaan) sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan pidana.
- Paralelisme Proses: Proses adat untuk rekonsiliasi sosial dapat berjalan bersamaan, tetapi tidak boleh menggantikan atau menghentikan proses peradilan pidana negara.
- Perlindungan Saksi dan Korban: Negara wajib memastikan korban dan saksi dilindungi dari intimidasi, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara bebas baik dalam proses adat maupun hukum nasional.
Pertanyaan etis yang paling menusuk dalam konflik seperti ini adalah: sampai di titik manakah kita, sebagai masyarakat yang beradab, rela mengorbankan prinsip keadilan individual di altar perdamaian komunal? Apakah kedamaian yang dibangun di atas penguburan hak korban atas kebenaran dan keadilan dapat disebut sebagai kedamaian yang bermartabat? Kementerian HAM memiliki peluang dan kewajiban untuk menjawab pertanyaan ini bukan dengan retorika, tetapi dengan memastikan setiap langkah di Adonara memperkuat, bukan melemahkan, supremasi hukum dan martabat setiap korban sebagai manusia yang hak-haknya tidak boleh ditawar.
