Kebijakan 'zero tolerance' patroli laut Indonesia menempatkan pemerintahan Jakarta pada posisi berseberangan dengan komitmen hukum internasionalnya sendiri. Implementasi yang rigid dari kebijakan tersebut dapat menyangkal prinsip penyelamatan jiwa di laut (rescue at sea) yang tak tergugat, yang dijaga oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS). Ketika penegakan kedaulatan secara absolut mengabaikan kemungkinan kondisi force majeure atau darurat kemanusiaan di kapal asing, Indonesia tak hanya berisiko melanggar norma, tetapi secara fundamental mengikis martabat hukum dari konsep kedaulatan itu sendiri.
Dilema Martabat: Ketika Kedaulatan Tabrakan dengan Kewajiban Kemanusiaan
Inti dari isu ini bukan pada hak negara pantai untuk menegakkan kedaulatan—suatu hak yang tak terbantahkan—melainkan pada cara dan etika penegakannya. Hukum internasional mensyaratkan keseimbangan. UNCLOS, khususnya Pasal 98 tentang kewajiban memberikan pertolongan, dan konvensi SOLAS, menanamkan tanggung jawab penyelamatan sebagai norma peradaban minimum yang melampaui batas teritorial semata. Oleh karena itu, suatu kebijakan border management yang mengedepankan 'penolakan tanpa pengecualian' tanpa prosedur penilaian kondisi darurat yang jelas, mengabaikan keseimbangan ini dan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap:
- Prinsip kemanusiaan yang mendasari hukum laut internasional.
- Kewajiban negara pantai untuk memastikan keselamatan jiwa di wilayah laut di bawah yurisdiksinya.
- Norma etika militer universal yang memandang penggunaan kekuatan (use of force) harus selalu proporsional dan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi nyawa non-kombatan.
Proportionalitas dan Necessity: Dua Tonggak Etika Militer yang Terancam
Dalam perspektif hukum humaniter dan etika peperangan, prinsip proportionalitas (keseimbangan antara tujuan militer dan kerugian sipil) serta necessity (keharusan mutlak suatu tindakan) adalah batu uji bagi legalitas dan legitimasi setiap operasi. Penerapan kebijakan zero tolerance di laut yang gagal membedakan antara kapal nelayan tersesat, kapal dengan keadaan darurat medis, dan kapal yang benar-benar berniat melanggar hukum, dengan jelas menyimpang dari kedua prinsip tersebut. Ini bukan lagi sekadar penegakan kedaulatan, melainkan telah memasuki ranah etika militer yang bermasalah, di mana penegakan hukum tanpa pertimbangan berpotensi berubah menjadi kekerasan hukum yang tak etis. Martabat suatu negara dalam tata kelola global terletak pada kemampuannya menerapkan kekuasaan dengan bijak dan manusiawi, bukan dengan kekakuan yang mengabaikan nilai hidup manusia.
Implikasi dari jalan yang dipilih ini dalam forum internasional sungguh serius. Indonesia, yang telah aktif memperjuangkan kepentingan hukum laut di berbagai fora, justru dapat dilihat sebagai pihak yang menerapkan standar ganda: menuntut penghormatan kedaulatan penuh di satu sisi, namun dianggap mengabaikan kewajiban kemanusiaan yang melekat pada kedaulatan tersebut di sisi lain. Posisi moral dan hukum Indonesia untuk mengkritik praktik serupa oleh negara lain akan sangat lemah jika kebijakan domestiknya sendiri dinilai mendustai prinsip-prinsip yang ia perjuangkan.
Pada akhirnya, ketahanan maritim sejati dibangun bukan dari ketakutan yang ditimbulkan oleh kekuatan patroli, melainkan dari otoritas moral yang diperoleh melalui kepatuhan terhadap hukum dan etika yang lebih tinggi. Artikel ini menutup dengan sebuah pertanyaan etis yang menggugah: Apakah kita ingin dikenal sebagai negara yang kedaulatannya tegak di atas prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat hukum, atau sebagai negara yang kedaulatannya ditegakkan melalui ketaatan buta pada regulasi, meski harus mengorbankan nilai-nilai inti peradaban yang seharusnya hukum dan militer itu lindungi?
